Dugaan Jual Beli Proyek di Dinas Perkim Muba, PJS Minta Kejari Turun Tangan
Muba, bidiksumsel.com – Aroma tak sedap kembali menyeruak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Dugaan praktik jual beli proyek yang disebut-sebut terjadi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Muba kini mencuat ke permukaan.
Ketua Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kabupaten Muba, Riyansyah Putra SH CMSP, menyebut ada indikasi keterlibatan oknum pejabat Dinas Perkim serta sejumlah pejabat lain dalam praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kami menduga ada keterlibatan oknum pejabat Dinas Perkim dalam kejahatan jual beli proyek tersebut. Sayangnya, praktik ini tidak tersorot publik dan seperti ditutupi,” ungkap Riyansyah, Rabu (27/8/2025).
Menurut Riyansyah, dugaan praktik curang ini bukan hanya mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga bisa menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.
PJS Minta APH Bertindak Cepat
Atas temuannya, PJS Muba mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, untuk segera menindaklanjuti laporan ini.
“Harapan kami, temuan ini jangan diabaikan. Kejaksaan dan APH lain di Muba harus segera turun tangan agar praktik kejahatan terstruktur tersebut dapat dihentikan,” tegas Riyansyah.
Pihaknya juga menegaskan siap menyampaikan laporan resmi kepada Kejaksaan Negeri Muba. Laporan itu akan disertai dengan data dan informasi yang diperoleh, sehingga diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan mafia proyek yang selama ini tersembunyi.
Dugaan Korupsi Terselubung
Meski belum diungkap secara rinci proyek apa saja yang menjadi objek dugaan jual beli, Riyansyah menyebut bahwa pola yang dimainkan terindikasi jelas: proyek-proyek pemerintah daerah dijadikan “komoditas” untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
“Selanjutnya kami akan melaporkan temuan ini ke Kejari Muba agar ditindaklanjuti. Kami tegaskan agar pihak-pihak yang terlibat segera dipanggil dan dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Publik Minta Transparansi
Dugaan praktik kotor di Dinas Perkim Muba ini tentu menjadi sorotan serius, mengingat sektor perumahan dan permukiman berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat banyak. Transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran publik sangat diperlukan agar pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat.
Sejumlah aktivis antikorupsi lokal pun mulai menyuarakan hal serupa. Mereka menilai bahwa aroma praktik jual beli proyek di Muba bukan isu baru, melainkan fenomena lama yang selama ini sulit tersentuh hukum. (ari)












