Ratu Dewa Tegaskan Kesiapsiagaan Kota Palembang Hadapi Ancaman Karhutla 2025
Palembang, bidiksumsel.com – Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat seiring masuknya musim kemarau. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) monitoring karhutla yang digelar secara virtual pada Senin (28/7/2025).
Rapat yang diinisiasi oleh Kementerian Kehutanan tersebut turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Kepala BNPB, Kepala BMKG, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak dan rawan karhutla seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Melalui sambungan Zoom dari lantai 8 Kantor Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menyampaikan laporan kondisi terkini di wilayah Palembang. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah preventif guna mencegah potensi kebakaran lahan dan hutan, khususnya di kawasan pinggiran kota yang masih memiliki area gambut.
“Palembang memiliki sejumlah titik rawan karhutla. Kami sudah mengaktifkan posko siaga di beberapa wilayah dan memperintahkan camat serta lurah untuk terus memantau wilayah masing-masing. Patroli rutin juga dilaksanakan bersama aparat dan warga,” ujar Ratu Dewa dalam forum virtual tersebut.
Langkah-langkah antisipatif tersebut, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab daerah dalam mendukung arahan pemerintah pusat untuk menjaga kualitas udara dan mencegah krisis kabut asap seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Kolaborasi dan Teknologi Jadi Kunci
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam arahannya menekankan pentingnya respons cepat, sistem pelaporan yang akurat, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyoroti penggunaan teknologi berbasis satelit untuk mendeteksi titik panas (hotspot) secara real time sebagai salah satu pendekatan utama.
“Pemanfaatan teknologi, termasuk sistem pemantauan hotspot satelit dan aplikasi pelaporan cepat, sangat penting agar pemerintah daerah bisa bertindak cepat sebelum api meluas. Kolaborasi lintas sektor dengan TNI, Polri, BPBD, serta partisipasi masyarakat juga menjadi elemen krusial,” tegas Menteri Raja Juli.
Ia juga meminta kepala daerah agar memastikan personel siaga di lapangan dilengkapi dengan peralatan yang memadai dan logistik yang cukup, termasuk ketersediaan air, alat semprot, serta akses ke lokasi rawan terbakar.
Instruksi Tegas untuk Aparat di Palembang
Wali Kota Ratu Dewa menindaklanjuti arahan tersebut dengan menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh camat dan lurah di Kota Palembang untuk meningkatkan pengawasan serta memperkuat kerja sama dengan warga, terutama di kawasan seperti Gandus, Talang Kelapa, dan Seberang Ulu yang kerap masuk dalam peta rawan kebakaran.
“Kami tidak ingin kecolongan. Apabila terpantau ada potensi pembakaran lahan, maka tindakan preventif akan segera dilakukan dengan pendekatan persuasif, namun jika terbukti ada unsur kesengajaan, maka proses hukum akan ditegakkan,” kata Ratu Dewa.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Palembang tengah mengupayakan penambahan personel relawan, pemetaan ulang kawasan rawan, serta optimalisasi penggunaan aplikasi SiPongi (Sistem Informasi Pengendalian Karhutla) untuk pemantauan lebih dini.
Komitmen Jaga Lingkungan dan Kesehatan Warga
Ratu Dewa menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang tidak hanya fokus pada pencegahan karhutla, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia yang rentan terhadap gangguan pernapasan akibat asap.
“Setiap langkah yang kami ambil adalah bagian dari komitmen menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Palembang harus tetap bersih udaranya dan aman bagi seluruh warganya,” ujarnya menutup pernyataan.
Dengan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat, upaya mengatasi ancaman karhutla diharapkan dapat berjalan lebih efektif di tahun 2025 ini. (rd)
