Muba, bidiksumsel.com – Tuduhan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum Lurah Bayung Lencir dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi sorotan tajam publik, terutama dari kalangan media. Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Musi Banyuasin menjadi yang terdepan menyuarakan kemarahan dan mendesak agar kasus ini diusut tuntas.
Ketua IWO Muba, Riyansyah Putra SH, CMSP, dengan lantang mengecam tindakan yang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat kecil yang selama ini menggantungkan harapan pada program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah pusat.
“Pemerintah sudah mengatur biaya program PTSL agar masyarakat tidak terbebani. Tapi nyatanya, ada oknum yang justru memperalat program ini demi keuntungan pribadi. Ini sungguh menyakitkan dan harus diusut sampai ke akar-akarnya,” tegas Riyan saat dikonfirmasi, Kamis (19/06/2025).
Program PTSL yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN sejak beberapa tahun terakhir merupakan program nasional yang bertujuan mempercepat kepastian hukum atas tanah masyarakat dengan biaya terjangkau atau bahkan gratis di banyak wilayah. Namun, dalam praktiknya, selalu ada celah untuk diselewengkan, terlebih jika ada pembiaran oleh atasan atau tidak adanya kontrol dari lembaga pengawasan.
Menurut Riyan, dugaan pungli oleh Lurah Bayung Lencir ini tidak bisa dianggap sepele. Tindakan seperti ini memenuhi unsur korupsi, karena memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ini korupsi yang merugikan masyarakat kecil. Dengan tegas kami meminta aparat hukum menangkap dan memproses oknum yang terlibat,” ujarnya.
Lebih lanjut, IWO Muba juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak menutup mata atas praktik ini. Menurut Riyan, sanksi administratif hingga pemecatan terhadap oknum lurah yang terbukti bersalah harus dijatuhkan sebagai bentuk komitmen antikorupsi di tingkat desa dan kelurahan.
“Jangan hanya menunggu APH bertindak. Pemkab Muba juga harus bertanggung jawab. Sanksi tegas sangat diperlukan agar kejadian ini tidak menjadi preseden buruk dan ditiru pejabat lain,” tandasnya.
Apa yang terjadi di Bayung Lencir bukan sekadar kesalahan oknum, tapi menjadi indikator lemahnya pengawasan internal pemerintahan desa dan kelurahan. Jika benar pungli terjadi secara sistematis dan dibiarkan selama ini, maka ada indikasi kuat bahwa korupsi telah menyusup ke level paling bawah birokrasi.
Situasi ini juga harus menjadi peringatan bagi seluruh kepala daerah, bahwa program-program nasional yang menyentuh masyarakat langsung harus dipastikan bebas dari pungutan liar.
Jika aparat penegak hukum (APH), baik kejaksaan, kepolisian, maupun inspektorat daerah, tidak segera menyelidiki dugaan ini secara terbuka dan transparan, maka kepercayaan publik terhadap program PTSL maupun institusi negara akan hancur. IWO Muba telah menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan rakyat. Kini tinggal keberanian dan integritas para penegak hukum untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar tegak di Musi Banyuasin.
“Kita tidak bisa membiarkan pejabat publik mengkomersialisasi program rakyat. Hari ini kita bicara Lurah Bayung Lencir, besok bisa jadi kelurahan lain. Harus dihentikan sekarang juga,” tutup Riyan. (ari)












