Palembang, bidiksumsel.com – Sebagai wajah baru kepemimpinan Kota Palembang, Wali Kota Ratu Dewa tak mau langkah awalnya dianggap lamban. Melalui program bertajuk “Anti Malas Gerak” atau disingkat Anti Mager, Pemerintah Kota Palembang mencoba menyentuh jantung persoalan yang selama ini kerap mengganggu performa pemerintahan : mindset malas bergerak di kalangan ASN.
Program ini diresmikan dengan apel yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, di Kecamatan Ilir Timur I pada Senin (19/5/2025). Dalam arahannya, ia menyerukan agar seluruh lapisan pemerintahan dari camat hingga ketua RT ikut bergerak aktif dalam menyerap dan menangani masalah warga secara cepat dan responsif, terutama di akhir pekan.
Gagasan ini pada dasarnya menarik. Dalam banyak kasus, persoalan pelayanan publik yang mandek atau terlambat disebabkan oleh buruknya deteksi awal di tingkat bawah. Camat atau lurah kadang tak tahu kondisi wilayahnya secara langsung. Maka, program “Anti Mager” ini bisa menjadi jawaban: membuat para pejabat menyatu kembali dengan denyut kehidupan warga.
Namun perlu dicatat, niat baik saja tidak cukup. Program ini akan gagal jika hanya berhenti di level seremonial atau menjadi rutinitas basa-basi. Turun ke lapangan tapi hanya untuk formalitas atau laporan media sosial, tanpa penyelesaian nyata, akan justru menimbulkan resistensi di masyarakat.
Dalam pidatonya, Aprizal juga menegaskan bahwa seorang ASN seharusnya tidak lagi memiliki “mindset santai.” Mereka harus siap bekerja tulus dan ikhlas, meski akhir pekan sekalipun.
Ini adalah sinyal bahwa era baru di bawah Ratu Dewa akan lebih menuntut kedisiplinan dan integritas. Tapi di sisi lain, pemerintah juga perlu menyeimbangkan antara profesionalisme dan hak ASN sebagai pekerja. Tidak semua pekerjaan bisa diforsir ke akhir pekan, apalagi jika tidak diimbangi dengan insentif atau sistem kerja yang adil.
Menariknya, program ini diluncurkan menjelang evaluasi 100 hari kerja Ratu Dewa – Prima Salam (RDPS). Sekda menyebutkan masih banyak program yang “dalam proses”. Ini memberi indikasi bahwa “Anti Mager” bukan semata gerakan moral, melainkan bagian dari strategi cepat memperlihatkan kinerja.
Namun lagi-lagi, publik berhak bertanya : apakah langkah ini punya indikator keberhasilan? Adakah data yang dikumpulkan dari kunjungan lapangan itu? Bagaimana penanganan setelahnya? Atau sekadar laporan foto di grup WhatsApp internal?
Jika benar dijalankan secara sistematis mulai dari pengumpulan aspirasi warga, pelaporan temuan lapangan, hingga tindak lanjut lintas dinas, maka “Anti Mager” bisa menjadi alat yang ampuh. Ia bisa meretas birokrasi berlapis dan menjadikan pemerintah lebih humanis.
Tapi jika hanya berhenti pada jargon dan keharusan formal untuk “jalan-jalan ASN di akhir pekan”, maka jangan salahkan publik bila menganggap ini hanya program pencitraan.
Program Anti Mager layak mendapat kesempatan. Tapi butuh transparansi, dokumentasi hasil, dan keterbukaan pada kritik agar tidak sekadar jadi “branding sementara” menjelang 100 hari kerja.
ASN, sebagai ujung tombak pelayanan, juga perlu didukung dengan pelatihan, sistem kerja yang fleksibel, serta perlindungan haknya sebagai pegawai. Karena semangat bekerja tak bisa hanya diminta dengan perintah, tapi harus dibangun melalui lingkungan yang sehat dan suportif. (rd)
