Tanggung Jawab Guru Bukan Seremoni: Suara Tegas Ratu Dewa dan PGRI Palembang untuk Pendidikan Bermartabat
Palembang, bidiksumsel.com – Pengukuhan 150 pengurus dan 10 badan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Palembang yang berlangsung di Graha Km 7 pada Kamis (17/4/2025) bukan sekadar acara seremonial belaka. Di balik formalitas yang terlihat, ada pesan mendalam dan kritis dari Wali Kota Palembang, H. Ratu Dewa, tentang arah masa depan pendidikan: integritas, profesionalitas, dan komitmen nyata dari para pendidik.
Dalam sambutannya, Ratu Dewa menolak program-program kerja yang muluk dan tak membumi. Baginya, PGRI harus menjadi wadah solusi, bukan sekadar organisasi simbolik. Ia menggarisbawahi tantangan besar guru masa kini, mulai dari membentuk karakter, membangun akhlak, hingga meningkatkan literasi siswa.
“PGRI harus mampu menyuarakan aspirasi guru dan memberikan rekomendasi yang membangun. Programnya harus terasa dan berdampak nyata bagi guru dan dunia pendidikan,” tegas Ratu Dewa.
Pernyataan Wali Kota ini mendapat respons tegas dari Ketua PGRI Palembang, Dr. H. Zulinto, S.Pd., M.M. Ia tak menutup mata terhadap realita pahit: masih ada oknum guru yang malas mengajar, sering bolos, bahkan bersikap tidak layak terhadap siswa.
“Perilaku seperti itu akan kami tindak. Kami punya Dewan Kode Etik dan Dewan Kehormatan. Guru yang mencederai martabat profesi tidak akan kami biarkan begitu saja,” kata Zulinto.
Tegas namun adil, PGRI Palembang membuka ruang pengalihan tugas bagi guru yang tak menunjukkan kompetensi memadai. Mereka bisa dipindahkan ke tugas administrasi, bukan mengajar.
“Menjadi guru itu soal kompetensi. Kalau tidak sanggup, lebih baik bantu di lini lain,” tambah Zulinto.
P3K Bisa Jadi Kepala Sekolah : Kesetaraan Peluang
Di tengah kekhawatiran sebagian kalangan tentang terbatasnya peluang guru berstatus P3K, Zulinto justru membawa kabar optimis : selama memenuhi syarat, mereka bisa dipromosikan menjadi kepala sekolah.
Ini adalah angin segar dalam sistem pendidikan yang sering kali tersandera status formal, bukan kualitas individu. Menurut Zulinto, prestasi dan kompetensi adalah kunci, bukan latar belakang status kepegawaian.
Satu poin krusial yang digaungkan PGRI Palembang adalah penolakan terhadap praktik perundungan di sekolah. Zulinto menyebut bahwa sekolah adalah wiyatamandala – lingkungan suci pendidikan yang harus bebas dari intimidasi, diskriminasi, dan kekerasan verbal maupun fisik.
“Kepala sekolah dan guru harus bertanggung jawab menciptakan ruang belajar yang aman dan sehat. Jangan biarkan bullying merusak mental anak-anak kita,” seru Zulinto penuh semangat.
Menariknya, PGRI juga mendukung imbauan Wali Kota agar guru tidak terlalu banyak disibukkan urusan administrasi. Fokus mereka adalah mendidik, bukan berkutat di meja dokumen. Hal-hal administratif seharusnya bisa ditangani staf, bukan menyita waktu guru dari ruang kelas.
Catatan Akhir: Simbol Komitmen, Bukan Seremonial Kosong
Pengukuhan ini seharusnya menjadi titik awal perubahan. Dunia pendidikan tak butuh banyak seremoni, tapi butuh banyak aksi. Apa yang disampaikan oleh Wali Kota dan Ketua PGRI adalah alarm sekaligus harapan: perbaiki yang rusak, jaga yang baik, dan terus berinovasi untuk generasi masa depan.
Karena, pada akhirnya, kualitas pendidikan sebuah kota tidak hanya diukur dari infrastruktur atau kurikulum, tapi dari siapa yang berdiri di depan kelas, menyampaikan ilmu dengan cinta, dedikasi, dan tanggung jawab. (dkd)
