Pemkab Muba Audiensi dengan Komdigi : Target Bebaskan 72 Titik Blankspot
Jakarta, bidiksumsel.com – Dalam upaya percepatan pemerataan akses telekomunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Dipimpin oleh Kepala Diskominfo Muba, Herryandi Sinulingga, AP, mewakili Bupati H. M. Toha, SH, rombongan menyampaikan kendala dan usulan strategis untuk menjawab 72 titik blankspot di 56 desa Muba.
Herryandi menjelaskan, kondisi geografis yang beragam, dataran, hutan, rawa, hingga aliran sungai. ditambah pasokan listrik yang belum merata, menjadi tantangan utama pengembangan infrastruktur BTS. “Kami berharap dalam lima tahun ke depan, Komdigi, BAKTI, dan operator seluler berkolaborasi membebaskan Muba dari blankspot,” tegasnya.
Langkah Proaktif Pemkab Muba
- Pemetaan Cermat: Identifikasi lokasi blankspot berdasarkan laporan provider.
- Koordinasi Operator: Komunikasi intensif dengan penyedia seluler untuk percepatan pembangunan.
- Proposal BTS: Usulan pembangunan tower melalui program BAKTI Kementerian Komdigi.
Selain itu, Herryandi memaparkan inisiatif Koperasi Merah Putih yang bekerja sama dengan BUMDes dan Puskesmas untuk menyediakan fasilitas internet murah di zona blankspot menggunakan skema berjualan bandwidth. “Program ini bisa jadi contoh daerah lain,” imbuhnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Muba, Aan Cipta Mandiri, menyambut baik usulan tersebut. Ia menekankan pentingnya realisasi tahunan pembangunan di setiap titik blankspot dan berharap dukungan penuh Komdigi dan operator seluler. “Target lima tahun bebas blankspot harus tercapai,” kata Aan.
Dukungan Komdigi dan BAKTI
Staf Khusus Menteri Komdigi, Artanto Nurprabowo, mengapresiasi inisiatif Pemkab Muba. “Tindak lanjut adalah kunci. Kami akan catat semua masukan untuk ditindaklanjuti bersama BAKTI dan operator,” jelas Artanto.
Audiensi ini menegaskan komitmen transformasi digital inklusif Pemerintah Muba dan Komdigi, demi mewujudkan akses telekomunikasi merata bagi seluruh warga. (rd)












