DPRD Prabumulih Gelar Rapat Dengar Pendapat, Guru Honorer Kode R3 Sampaikan Aspirasi
Prabumulih, bidiksumsel.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih melalui Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan guru honorer kode R3 paruh waktu pada Rabu (22/1/2025) pukul 16.00 WIB.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Prabumulih, Riza Ariansyah, SH, serta dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi I DPRD. Selain itu, hadir pula perwakilan dari berbagai instansi terkait, di antaranya :
- Kepala BKPSDM yang diwakili oleh Kabid P2KPA BKPSDM Prabumulih, Neliasni
- Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Pedro Santoso, S.Pd
- Kabag Hukum Pemkot Prabumulih, Wiwik Liswaty, SH
- Kabid Ketenagakerjaan Kota Prabumulih
- Perwakilan Guru Honorer Kode R3
Aspirasi Guru Honorer Kode R3 : Minta Kepastian Status dan Kesejahteraan
Dalam rapat tersebut, perwakilan guru honorer menyampaikan aspirasi terkait status mereka serta kesejahteraan yang belum jelas hingga saat ini. Mereka meminta agar DPRD dan pemerintah daerah memberikan solusi terkait kepastian kontrak kerja, peningkatan kesejahteraan, serta peluang untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami sudah lama mengabdi sebagai tenaga pengajar, tetapi masih berstatus honorer dengan penghasilan yang minim. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan kami,” ujar salah satu perwakilan guru honorer.
Para guru juga menyampaikan keluhan terkait keterbatasan akses fasilitas kesejahteraan, seperti jaminan kesehatan dan kepastian kontrak kerja.
Tanggapan DPRD dan Pemerintah Daerah
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Prabumulih, Riza Ariansyah, SH, menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal aspirasi guru honorer agar mendapatkan solusi terbaik.
“Kami memahami keresahan para guru honorer. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Prabumulih, Pedro Santoso, S.Pd, menyebutkan bahwa pemerintah terus berupaya memperjuangkan status honorer melalui kebijakan rekrutmen ASN dan PPPK.
“Kami akan berkoordinasi dengan BKPSDM dan DPRD untuk membahas regulasi yang bisa membantu para guru honorer, terutama terkait pengangkatan PPPK,” jelas Pedro.
Perwakilan BKPSDM Prabumulih, Neliasni, menambahkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi data guru honorer kode R3 untuk melihat kemungkinan peningkatan status mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Langkah Selanjutnya
DPRD Kota Prabumulih bersama Dinas Pendidikan dan BKPSDM akan melakukan :
- Pendataan ulang guru honorer kode R3 untuk mengetahui jumlah pasti dan kondisi mereka.
- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan terbaru soal pengangkatan PPPK.
- Memastikan adanya skema peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer yang belum memenuhi syarat PPPK.
Dengan adanya Rapat Dengar Pendapat ini, para guru honorer berharap ada kejelasan nasib mereka ke depan. DPRD Prabumulih pun menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal aspirasi para tenaga pengajar ini hingga mendapatkan solusi yang terbaik. (tinus)
