Rakornas P2DD 2024 : Mendorong Digitalisasi Transaksi Daerah untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta, bidiksumsel.com – Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) kembali digelar pada 23 September 2024 di Jakarta, membawa pesan kuat mengenai pentingnya transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan tahunan ini mempertemukan pemimpin Kementerian, Lembaga, dan Kepala Daerah yang tergabung dalam Satgas P2DD, dengan tujuan utama mempercepat dan memperluas digitalisasi di tingkat daerah.
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi, Rakornas P2DD 2024 dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PAN dan RB Abdullah Azwar Anas, serta Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, yang mewakili Menteri Dalam Negeri.
Rakornas kali ini mengangkat tema “Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah,” dan menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengakselerasi implementasi kebijakan digitalisasi, khususnya dalam transaksi keuangan pemerintah daerah. Kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mendorong digitalisasi di wilayahnya masing-masing melalui penghargaan Championship TP2DD 2024.
Salah satu sorotan utama dalam Rakornas ini adalah pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam mendukung percepatan digitalisasi. Pada tahun ini, Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih dua penghargaan penting, yaitu peringkat Terbaik II untuk kategori TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi di wilayah Sumatera dan Terbaik I dalam kategori Rookie of the Year Tingkat Provinsi.
Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas upaya keras pemerintah daerah Sumatera Selatan dalam mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pembayaran pajak, retribusi, serta transaksi lainnya.
Sementara itu, Kota Lubuk Linggau mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan sebagai Terbaik I Rookie of the Year, penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang paling mendukung kebijakan P2DD selama tahun 2023. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Kota Lubuk Linggau, meski baru memasuki tahap awal dalam proses digitalisasi, telah menunjukkan komitmen dan langkah nyata dalam menerapkan transformasi digital di wilayahnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menekankan pentingnya strategi penguatan ekosistem transaksi digital daerah. Perry menjelaskan bahwa terdapat tiga strategi utama yang harus diimplementasikan dalam mempercepat proses digitalisasi di daerah.
Pertama, inovasi dan akseptasi digital harus terus ditingkatkan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Kedua, penguatan infrastruktur digital menjadi prioritas, termasuk infrastruktur yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia serta yang didukung oleh industri. Infrastruktur ini mencakup teknologi pembayaran elektronik seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi secara digital.
Strategi ketiga adalah konsolidasi industri keuangan, khususnya memperkuat peran perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD). Perry menegaskan bahwa BPD memiliki peran krusial dalam mendukung digitalisasi pembayaran di daerah, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan industri keuangan untuk mewujudkan transformasi ini.
Perry juga mengingatkan bahwa Indonesia telah memiliki Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, yang menjadi panduan dalam mempercepat digitalisasi sistem pembayaran nasional. BSPI 2025 dirancang untuk mengintegrasikan berbagai inisiatif program pemerintah, termasuk dalam hal transaksi non-tunai untuk pembayaran pajak, retribusi, dan bantuan sosial. Beberapa kebijakan penting seperti penggunaan QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen pemerintah telah menjadi langkah besar dalam memperkuat transformasi digital di Indonesia.
Untuk memperkuat keberlanjutan dari inisiatif ini, Bank Indonesia pada 1 Agustus 2024 meluncurkan BSPI 2030. Blueprint ini diharapkan dapat membangun sistem pembayaran nasional yang lebih berdaya tahan dan konsolidatif, serta mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional secara end-to-end. Dengan adanya BSPI 2030, diharapkan digitalisasi di sektor keuangan daerah dapat semakin terakselerasi dan menyentuh semua lapisan masyarakat.
Sejalan dengan visi yang disampaikan oleh Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga bertindak sebagai Ketua Pengarah Satgas P2DD, menyampaikan empat arahan strategis untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan digitalisasi di daerah. Arahan ini dianggap sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang muncul dalam proses digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah.
Pertama, Airlangga menekankan pentingnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendorong perekonomian daerah. Menurutnya, APBD yang tepat guna dan efisien dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama ketika didukung oleh sistem digital yang transparan dan akuntabel.
Arahan kedua, Airlangga menyoroti perlunya peningkatan ekosistem transaksi digital, di mana peran BPD menjadi sangat penting. Dia mendorong agar BPD di setiap provinsi mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan layanan digitalnya untuk mendukung transaksi pemerintah daerah secara optimal.
Arahan ketiga terkait dengan Satgas P2DD, yang diharapkan dapat mengakomodasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). PP ini berisi ketentuan yang memberikan payung hukum lebih kuat dalam pelaksanaan kebijakan P2DD di tingkat daerah.
Arahan keempat adalah pentingnya sosialisasi dan branding kebijakan P2DD kepada masyarakat secara intensif. Airlangga menegaskan bahwa masyarakat harus lebih memahami manfaat dari digitalisasi transaksi keuangan daerah, termasuk keuntungan yang diperoleh dari sistem pembayaran non-tunai dan penggunaan QRIS.
Pada akhirnya, Rakornas P2DD 2024 menjadi forum penting untuk menyatukan visi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia. Dengan digitalisasi yang semakin meluas, tidak hanya akan meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah, terutama melalui inisiatif-inisiatif seperti QRIS dan KKI, merupakan game changer yang akan mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju dalam hal teknologi pembayaran. Diharapkan, langkah-langkah konkret yang diambil dalam Rakornas ini mampu memberikan dampak yang positif dalam jangka panjang, baik bagi perekonomian daerah maupun nasional.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan industri keuangan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu negara terdepan dalam hal adopsi teknologi digital di sektor keuangan. (dkd)
