Muba, bidiksumsel.com – Konflik kepemilikan lahan yang melibatkan dua perusahaan besar di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, telah menarik perhatian publik dan pemerintah setempat. PT SKB dan PT GPU terlibat dalam pertikaian hukum mengenai lahan seluas 4500 hektar di Desa Sako, Suban, Kecamatan Batang Hari Leko. Kamis, (2/5/2024).
David Sanaki SH, dari Lembaga Bantuan Hukum Merah Putih yang mewakili PT SKB, menyatakan bahwa lahan tersebut secara resmi telah diberi status Hak Guna Usaha (HGU) dan telah menang dalam persidangan banding.
“Kami telah memenangkan kasus ini di tingkat banding. Seharusnya PT GPU, jika tidak puas, mengajukan kasasi sebagai langkah berikutnya sesuai dengan prosedur hukum yang ada,” ujar David saat ditemui di lokasi kejadian.
David menambahkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT GPU, yang diduga telah merusak dan menyerobot lahan tersebut, merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan mengingat kasus ini masih berproses dalam sistem peradilan.
“Kami, sebagai kuasa hukum PT SKB, akan mengambil langkah hukum lain yang diperlukan untuk melindungi hak-hak klien kami,” terangnya lebih lanjut.
Jumadi, Koordinator Lapangan PT SKB, melaporkan bahwa kejadian penyerobotan ini pertama kali diketahui oleh tim pemanen mereka. “Pada saat tim kami sedang melakukan kegiatan pemanenan rutin, kami terkejut menemukan bahwa lahan kami telah hancur oleh tindakan PT GPU,” ungkap Jumadi.
Ia juga menambahkan bahwa insiden tersebut terjadi tepat pada Hari Buruh, 1 Mei 2024, di mana PT GPU diduga menggerakkan para buruhnya untuk melakukan pendobrakan.
Lebih lanjut, Jumadi meminta pihak-pihak yang berwenang, termasuk Presiden Joko Widodo, untuk segera menanggapi dan menyelesaikan masalah ini. “Kami sering kali menjadi korban penipuan dan penindasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami mendesak pihak berwenang untuk segera bertindak terhadap oknum-oknum ini,” tegasnya.
Di sisi lain, Prasetya Sanjaya SH, kuasa hukum dari PT GPU, memberikan tanggapan bahwa pihaknya tidak keberatan jika PT SKB ingin mengambil langkah hukum lebih lanjut.
“Kami memegang teguh putusan pertama sebagai dasar. Namun, jika PT SKB merasa ada tindak pidana yang kami lakukan, silakan melaporkannya. Kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk menggunakan jalur hukum,” kata Prasetya.
Situasi ini mencerminkan kompleksitas konflik lahan yang sering kali terjadi di banyak daerah di Indonesia, di mana proses hukum dan keadilan sering terhambat oleh berbagai kepentingan. Kasus antara PT SKB dan PT GPU ini menjadi sorotan karena melibatkan lahan yang luas dan potensial untuk pengembangan. (bd)












