Muba  

Gerakan Damai Mengawal Demokrasi : Suara Solidaritas Melawan Intimidasi di Muba

fhoto : ist

Muba, bidiksumsel.com – Beratus-ratus Peserta Unjuk Rasa, yang terhimpun dari Panitia Pengawas Kecamatan di 15 wilayah, mengadakan Demonstrasi Damai di depan Kantor Polisi Resort Musi Banyuasin pada hari Senin, 1 April 2024.

Berbagai sumber menyebutkan, Lembaga Pengawas Pemilu Nasional (Bawaslu) berperan sebagai pengawas independen yang mengawasi proses pemilu di Indonesia.

Tugas utama lembaga ini mencakup pengawasan atas berbagai tahapan pemilu, penanganan aduan dan laporan, serta penyelesaian kasus pelanggaran administratif, pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik. Kontrasnya, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki perbedaan signifikan, terutama dalam penanganan gugatan hasil pemilu.

Ini berarti Bawaslu tidak memiliki kewenangan dalam menangani sengketa hasil pemilu; Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, yang dibentuk oleh Bawaslu RI, bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di lingkup kabupaten/kota masing-masing. Mereka beroperasi dari ibu kota kabupaten/kota.

Panwascam, yang juga merupakan bagian dari sistem pengawasan pemilu, bertugas mengawasi pemilu di tingkat kecamatan. Pada tanggal 25 Maret 2024, Panwascam Keluang melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diajukan oleh calon legislatif dari partai PKB, Saudara Junsak Hasanudin.

Komisioner Bawaslu Muba, Bapak Rico Roberto, SH., MH., C.Med., melakukan pemantauan atas penanganan laporan oleh Panwascam Keluang, sebuah proses yang merupakan bagian dari tanggung jawab komisioner di kabupaten, khususnya mengingat Bapak Rico Roberto merupakan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi di Bawaslu Muba.

Saudara Junsak Hasanudin, calon legislatif dari daerah pemilihan Sumsel 9 melalui partai PKB, hadir bersama dua saksi sesuai jadwal klarifikasi dan pengambilan keterangan. Akan tetapi, beliau datang bersama sekelompok 50 orang, yang bukan merupakan massa dari Desa Lais, tempat asal warga sekitar kantor Panwascam.

Koordinator Aksi, Dody Armansyah, SS, menyatakan bahwa mereka, sebagai bagian dari Gerakan Peduli Bawaslu Anti Intimidasi di Kabupaten Muba bersama kalangan mahasiswa, mendesak agar Junsak Hasanudin bertanggung jawab atas insiden tersebut dan mendesak agar beliau segera ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap.

“Pemeriksaan di Keluang seharusnya hanya melibatkan Junsak dan dua orang saksi, namun kehadiran massa dan provokasi psikologis oleh Junsak terhadap massa tersebut telah mengarah pada tindakan pidana. Bukti awal apa lagi yang dibutuhkan untuk menetapkan Junsak Hasanudin sebagai tersangka?” ujar salah satu koordinator aksi tersebut.

Mereka mendesak agar Junsak Hasanudin dan pelaku kekerasan lainnya di kantor Panwascam Keluang segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Mereka menyerukan agar institusi kepolisian berdiri tegak atas keadilan tanpa tekanan dari kelompok preman dan mendesak Kapolres untuk menyelidiki serta menuntaskan kasus kekerasan yang melibatkan anggota polisi di KPU Muba, serta kasus penganiayaan terhadap komisioner Bawaslu Muba dan Ketua Panwascam Keluang.

“Dengan tindakan kami ini, yang mewakili Gerakan Peduli Bawaslu Anti Intimidasi Muba, kami berunjuk rasa sebagai bentuk solidaritas kepada Bawaslu Muba dan mendukung langkah Polres Muba dalam mengambil tindakan terhadap individu atau kelompok yang mencoba mengganggu proses demokrasi dan melemahkan lembaga negara di Kabupaten Muba,” tutup koordinator aksi tersebut. (ari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *