Palembang, bidiksumsel.com – Dinas Pendidikan kota Palembang menggelar sosialisasi dan memberikan pembinaan terhadap 2.577 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sultan Convention Palembang. Rabu, (18/10/2023).
Acara tersebut di hadiri langsung Pj Walikota Palembang, Ratu Dewa, yang mana ia berharap semua peserta dapat memahami tugas pokok masing-masing dalam rangka pemberdayaan para siswa.
“Selain itu para peserta juga dibekali dengan management ASN, kode etik dan lain sebagainya,” ungkap Ratu Dewa.
Ia pun menjelaskan, untuk kegiatan belajar mengajar siswa kota Palembang, yang mana saat ini sesuai dengan surat edaran yang sebelumnya masuk sekolah jam 7 pagi, saat ini menjadi jam 9 pagi dengan ada pengurangan jam belajar pada setiap mata pelajaran.
Ketika ditanya tentang kasus Karhutla di Palembang, ia mengatakan, pemkot sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan hidup kota Palembang dan menempatkan Satpol PP di beberapa lokasi serta mendirikan posko yang melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas.
Sementara untuk penanganan sampah di kota Palembang. Pihaknya mempunyai proyek strategis Nasional yakni program isolator yang sedang dibahas dan sembari menunggu proyek tersebut berjalan pemkot Palembang.
“Saat ini untuk sementara kita tetap menjalankan program yang ada termasuk pengambilan sampah di tempat-tempat tertentu,” tutupnya.
Dikesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ansori mengatakan, saat ini terdapat Pos Pusat dan Pos Daerah sesuai dengan apa yang disampaikan Pj Walikota Palembang.
“Kami akan buat regulasi yang perlu dikaji terlebih dahulu, sehingga tidak berbenturan dengan aturan yang ada,” katanya.
Masih kata Ansori, untuk anggarannya masih dalam tahap pengkajian, diharapkan dapat lebih dari 5 persen. Namun harus melihat dari kemampuan PAD terlebih dahulu. Anggaran tersebut akan digunakan untuk bantuan operasional sekolah per siswa.
“Semua siswa dapat bantuan sesuai jenjangnya seperti siswa SD mendapat 900 Ribu per tahun, Siswa SMP mendapat 1,1 juta per tahun dan TK 600 ribu per tahun, juga untuk seragam dan sebagainya termasuk didalamnya anggaran untuk tunjangan guru baik ASN maupun PPPK,” jelas Ansori.
Sementara, untuk metode belajar daring yang diterapkan saat ini di kota Palembang, ia menyebut masih harus melihat kondisi ISPU (Index Standar Pencemaran Udara) di kota palembang yang saat ini bersifat Fluktuatif.
“Melihat berbagai dampak yang diberikan dari metode belajar daring bukan hanya kepada siswa tapi juga terhadap masyarakat kota Palembang,” kata nya.
“Pj walikota pun menerbitkan surat edaran sekolah tatap muka kembali dengan pembatasan aktifitas di luar ruangan dan pemakaian masker di sekolah,” pungkasnya. (dkd)
