Palembang, bidiksumsel.com – Dalam rangka agar partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan stakeholder terkait bisa memahami ketentuan-ketentuan yang di atur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilu dan peraturan KPU Nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye Pemilu 2024.
KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyelenggarakan sosialisasi yang dihadiri seluruh perwakilan dari partai peserta Pemilu 2024 dan beberapa kampus di Palembang di Kantor KPU Provinsi Sumsel Jalan Pangeran Batu 15 Ulu Palembang. Selasa, (26/09/2023).
Anggota KPU Provinsi Sumsel Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Hendri Daya Putra mengatakan, kampanye pemilu 2024 ini memiliki durasi waktu lebih singkat dari pada pemilu sebelumnya, yakni hanya 75 hari saja.
Tambahnya, kampanye dalam bentuk rapat umum dan kampanye di media sosial, iklan di media cetak itu hanya 21 hari sehingga kemudian pihaknya sangat perlu untuk melakukan kesamaan menyamakan pemahaman terhadap pasal-pasal yang ada di kedua peraturan KPU tersebut.
Terkait dengan sumbangan dana kampanye dari pihak lain yang mana diatur dalam peraturan KPU baik peraturan KPU nomor 15 maupun peraturan KPU nomor 18 sumbangan dana kampanye dari pihak lain itu terdiri dari perseorangan.
“Bisa sumbangan dari individu orang per orang dengan syarat dia harus menyampaikan identitas yang jelas dan sumbangan perseorangan ini tidak boleh melebihi Rp 2,5 miliar untuk sumbangan ke partai politik sebagai peserta pemilu dan tidak boleh melebihi 750 juta untuk sumbangan bagi calon anggota DPD sebagai peserta pemilu dalam kurun waktu selama masa kampanye,” paparnya.
Terkait dengan sumbangan dana kampanye ini nanti wajib dibukukan di dalam laporan dana kampanye oleh partai politik maupun oleh bakal calon anggota DPD yang nanti akan disampaikan dalam bentuk laporan awal dana kampanye.
Kemudian juga disampaikan dalam bentuk laporan pemberi sumbangan dana kampanye dan juga disampaikan dalam bentuk laporan penerimaan dan pengeluaran yang disampaikan kepada KPU sesuai dengan jadwal.
“Masa kampanye di mulai tanggal 28 November 2023 dan berakhir pada tanggal 10 Februari tahun 2024,” katanya.
Lanjut kata Hendri, ada 3 laporan yang akan disampaikan oleh peserta pemilu, yakni pertama Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), yang disampaikan baik oleh parpol maupun bakal calon anggota DPD, paling lambat pada tanggal 7 Januari 2024.
“Jika belum sempurna LADK tersebut, maka akan ada masa perbaikan, mulai dari tanggal 8 Januari hingga 12 Januari 2024 kemudian ada tanggapan dari masyarakat. Untuk pengumuman LADK melalui laman KPU mulai dari tanggal 8 Januari hingga tanggal 13 Januari 2024, dan masa tenang di tanggal 11 sampai 13 Februari 2024,” jelasnya.
Sementara untuk penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke Kantor Akuntan Publik (KAP) baik oleh parpol maupun calon anggota DPD yang dilaksanakan dari tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 dan akan di audit paling lama 30 hari sejak penyampaian LDK kepada KAP.
Pihak KPU Provinsi Sumsel, terkait dengan tahapan LDK tentu pihaknya sangat berharap peran aktif dari peserta pemilu baik Liasian Officer (LO) partai politik maupun LO bakal calon anggota DPD.
“Para LO partai maupun calon DPD dengan team helpdest KPU Provinsi Sumsel harus aktif berkomunikasi, begitu juga LO partai yang di kabupaten kota aktif dengan team helpdest KPU Kabupaten kota,” katanya.
Tentu saja mempermudah dan melancarkan dalam penyusunan laporan dana kampanye yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
“Untuk penyusunan LDK pemilu 2024, kami menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA), kita tidak lagi menerima laporan dalam bentuk fisik kertas, semua di upload di aplikasi,” ujarnya.
Dengan menggunakan aplikasi SIKADEKA pihaknya berharap seluruh peserta pemilu agar dalam menyampaikan laporan dana kampanye ini disampaikan sesuai dengan kenyataan kondisi yang ada.
“Jangan sampai nanti ada peserta pemilu yang menyampaikan laporan dana kampanye tidak jujur. salah satu contoh membuat spanduk ia cetak 100 hanya dilaporkan 50 buah dan ini sering terjadi di pemilu tahun 2019 yang lalu,” ujarnya.
Untuk para peserta pemilu 2024, pihaknya berharap jujur dalam laporan nya, seperti dana kampanye, baik dana yang masuk dalam partai politik maupun dalam bentuk Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
“Dana yang dikeluarkan harus sesuai, nanti akan kami umumkan kepada masyarakat luas dan tentu masyarakat juga akan menilai terkait dengan peserta pemilu partai politik atau bakal calon anggota DPD ini, apakah patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
Adapun untuk sanksi Parpol maupun calon anggota DPD yang tidak menyampaikan LADK, akan disanksi pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah yang bersangkutan
“Parpol dan calon DPD yg tidak menyampaikan LPPDK, akan disanksi tidak ditetapkan calon sebagai calon terpilih,” pungkasnya. (dkd)
