Jakarta, bidiksumsel.com – Menyambut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), Komisi V DPR RI menggelar Raker RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama Menhub, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Basarnas membahas kesiapan infrastruktur, dan Transportasi saat libur Nataru. Selasa, (13/12/2022).
Usai rapat, Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Gerindra Ir. H. Eddy Santana Putra.MT (ESP) mengharapkan agar stake holder harus saling bekerja, dan berkordinasi. “Pertama Saya meminta ada surat keputusan bersama, misalkan tanggal sekian kita harus kerja bersama gitu kan sebelum natal dan tahun baru, apakah tanggal 15 sudah mulai bekerja teamnya, saya kira begitu,” ujarnya.
“Kedua, masalah jalan yang sudah semakin baik, terutama jalan tol yang di Jawa, Jakarta-Surabaya, yang di Sumatera itu sudah ribuan kilo meter. Demikian juga pelabuhan-pelabuhan penyeberangan yang sangat penting, antara banyuwangi-girimanuk, merak-bakauheni itu semua bekerja disitu, yang jadi perhatian di Nataru itu ada gelombang tinggi di akhir tahun, jadi ini Basarnas dan BMKG harus mempersiapkan segala sesuatu sehingga tidak menimbulkan korban jiwa, andaikanpun terjadi apa-apa semuanya sudah siap. Jadi ini yang kita rapatkan tadi, saya yakin ini akan semakin baik dari tahun ke tahun,” tambahnya.
Mengenai Kordinasi antara stake holder saat rapat di Komisi V, dirinya menyebut itu sudah cukup baik. Sudah saling Kordinasi apa yang dipaparkan itu, ada keterkaitan satu sama lain, seperti PU dan Satlantas, serta Basarnas dan BMKG.
“Saya kira ini sudah makin baik. Terkait cuaca buruk juga seperti yang saya sampaikan soal gelombang tinggi itu harus jadi perhatian, pernah saya juga naek kapal untuk menyebrang merak-bakauheni itu (Kapal) feri nya tidak bisa merapat ke pelabuhan karena energi gelombang lautnya besar, ini lah yang harus diantisipasi jika terjadi cuaca buruk,” katanya.
Ia menyarankan, mungkin ada plam pengaman atau clay Water atau sebagainya sebagai tambahan pengamanan. Untuk gempa, dirinya meminta hal ini menjadi perhatian semua pihak untuk mempersiapkan diri pada daerah-daerah yang rawan gempa yang dikelilingi ring of fyer agar selalu dilihat.
“Kalau ada perumahan di pinggiran Tebing juga tidak dibenarkan, dan harus dipindahkan. Jadi negara harus hadir melakukan perbaikan-perbaikan maupun mitigasi,” ulasnya.
Mengenai masalah harga tiket yang melambung tinggi saat liburan, dirinya juga merasa heran, harga tiket ekonomi dan bisnis itu harganya jauh sekali, misal harga tiket ekonomi bisa sejuta, tapi harga tiket bisnis bisa empat sampai lima kali lipat. Apalagi pas lagi lonjakan penumpang, karena permintaannya banyak jadi harganya mahal.
“Seharusnya negara mengatur itu gitu, harus ada patokan harga misal harga tiket ekonomi tidak boleh lebih dari sekian gitu, jadi ada batasnya harga tiket itu,” pungkasnya. (red)
