PALEMBANG – Pelantikan Dewan Pengurus Cabang Palembang dan Cabang Muba Raya persaudaraan penasehat hukum Indonesia (Peradi Pergerakan) masa bakti 2020-2023, digelar di Hotel Swarna Dwipa, Sabtu (5/12/2020).
Pelantikan dengan tema “organisasi profesi yang konsisten mengawal penegakan hukum dan membela hak konstitusional warga negara,” tetap mengacu standar protokol kesehatan.
Ketua Umum DPP Peradi Pergerakan, Sugeng Teguh Santoso SH mengatakan, ada beberapa hal yang penting bagi organisasi advokat. Pertama advokat itu ada bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi advokat ada karena berasal dari masyarakat.
Apalagi ditengah masa pandemi, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan butuh bantuan khususnya dibidang hukum dan keadilan.
“Advokat ada untuk kepentingan masyarakat, dalam hal akses masyarakat mendapatkan keadilan. Diantaranya, banyak masyarakat yang tidak mampu yang tidak bisa membela diri. Sehingga harus dibantu oleh komunitas advokat,” tegasnya.
Dia mengatakan, organisasi advokat jangan hanya bicara buat kepentingan anggotanya saja. Tetapi harus berkontribusi kepada negara dan pemerintah, pihaknya memastikan akan mengawal dan menegakkan prinsip negara hukum.
“Jangan menjadi negara kekuasaan, main kuasa yang masyarakatnya ditindas. Akhirnya kita diam saja, peraturan-peraturan yang tidak berintikan keadilan kita juga harus ikut berkontribusi,” tandasnya.
Ketua DPC Palembang Peradi Pergerakan, Ricky MZ SH saat diwawancarai usai dilantik menuturkan, usai dilantik langsung mengerjakan program awal pembukaan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) yang dibuka simbolis oleh ketua Umum DPP Peradi Pergerakan sekaligus memberikan materiseperti kode etik profesi.
Untuk anggota DPC Palembang, Peradi Pergerakan tercatat sekitar 20 orang. Kebetulan ada perubahan SK kemudian ada juga posisi pergantian sekretaris dan ketua bidang dan lainnya.
“Kami berharap Peradi Pergerakan yang pertama program pendidikan ke masyarakat. Kemudian hak-hak masyarakat jangan sampai terbengkalai. Artinya kalau ada yang mencari keadilan warga yang kurang mampu, kita juga berkewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma bahkan gratis,” bebernya.
Sementara itu, Asisten I Pemprov Sumsel, Ahmad Najib menambahkan, pihaknya melihat bahwa persaudaraan penasihat hukum Indonesia (Peradi Pergerakan) ini sangat strategis dalam rangka membangun. Bagaimana supremasi hukum.
“Ketua umum mengajak para anggotanya untuk menegakkan kebenaran untuk berbuat demi keadilan. Oleh karena itu Pemprov Sumsel, apapun itu organisasinya yang pasti adalah satu peran dari pada organisasi dalam rangka pembangunan khususnya di bidang penegakan hukum,” pungkasnya. (dan)
