Warga Tanjung Menang Blokir Jalan Aset Pertamina, Protes Akibat Kerusakan Akibat Aktivitas Tambang PLTU Sumsel 1
Muara Enim, bidiksumsel.com – Warga Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, kembali menutup akses Jalan Aset Pertamina di SP 8 sebagai bentuk protes atas kerusakan jalan yang mereka duga disebabkan oleh aktivitas operasional PT Cakra Buana Energi (CBE).
Jalan yang menjadi akses vital bagi warga untuk berkebun dan mengangkut hasil panen kini hancur lebur, menyulitkan mobilitas masyarakat. Warga menilai PT CBE hanya mementingkan kegiatan operasional tambang tanpa memperhatikan dampak terhadap infrastruktur dan lingkungan sekitar.
“Kami tidak akan membuka portal sebelum ada tindakan nyata. Janji perbaikan hanya sebatas ucapan, sementara kami yang harus menanggung akibatnya,” ujar Asmuni, salah satu warga yang ikut dalam aksi protes, kepada awak media.
Menurutnya, pihak perusahaan telah berjanji akan memperbaiki jalan dalam waktu 14 hari, seperti tertuang dalam berita acara yang disepakati bersama kepala desa. Namun, hingga kini belum ada realisasi yang sesuai harapan warga.
Kekecewaan Warga dan Aktivis Lingkungan
Ketua Posko Rumah Merdeka, Satria Darma Agung, menilai PT CBE hanya memberikan janji manis di awal, sementara realitasnya jauh berbeda.
“Wajar jika warga melakukan perlawanan. Jalan diperbaiki seadanya, sementara dampaknya langsung dirasakan oleh petani. Saya pikir perusahaan ini tidak bertanggung jawab. Proyek Strategis Nasional seperti PLTU Sumsel 1 seharusnya mensejahterakan rakyat, bukan malah menyengsarakan,” tegasnya.
Satria juga mempertanyakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan monitoring proyek yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia mengungkapkan, sebelum kehadiran proyek ini, kondisi jalan masih bisa diperbaiki secara swadaya oleh warga tanpa kendala berarti.
“Jika tidak ada langkah nyata dari perusahaan, kami bersama warga akan memperbaiki jalan ini secara gotong royong seperti dulu,” tambahnya.
LSM Soroti Dampak Lingkungan Tambang PLTU Sumsel 1
Di sisi lain, LSM Dahsat mengakui bahwa PT CBE memang telah memberikan bantuan sosial kepada warga sekitar, seperti hewan kurban saat Idul Adha dan layanan berobat gratis. Namun, dampak negatif dari aktivitas pertambangan jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diberikan.
Ketua LSM Dahsat, Pince Ardo, menyebut banyak warga mengeluhkan sedimentasi sungai, air yang keruh dan menyebabkan gatal-gatal, serta banjir akibat alih fungsi aliran sungai.
“Air Sungai Pauh kini tidak layak digunakan karena pencemaran dari aktivitas tambang. Selain itu, banjir kerap terjadi karena sungai-sungai di sekitar dialihkan fungsinya, mengakibatkan lahan perkebunan warga terendam,” ungkap Pince.
Pince juga menuding Risko, selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT CBE, tidak profesional dan menghindari tanggung jawab.
“Saat mediasi di Kantor Camat Rambang Niru pada 20 Januari 2025 lalu, Risko tidak hadir tanpa alasan jelas. Padahal, ia masih dalam jadwal kerja dan belum cuti. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak serius menanggapi keluhan warga,” bebernya.
Desakan Agar PT CBE Bertanggung Jawab
Kini, warga dan aktivis lingkungan mendesak PT CBE untuk segera memperbaiki jalan yang rusak dan menangani dampak lingkungan yang ditimbulkan. Jika tidak ada langkah konkret, warga berencana melakukan aksi yang lebih besar hingga tuntutan mereka dipenuhi.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait turun tangan untuk mengawasi aktivitas perusahaan, agar tidak ada lagi dampak buruk yang berkelanjutan bagi warga sekitar. (tinus)
