OTT Disnakertrans Sumsel : Gempur Apresiasi Kejari Palembang dan Desak Evaluasi Pejabat
Palembang, bidiksumsel.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Kejaksaan Negeri Palembang pada Jumat (10/1/2025) terhadap sejumlah oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Masyarakat Peduli dan Perjuangan Rakyat Sumatera Selatan (DPD Gempur Sumsel), yang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemberantasan korupsi ini. Senin, (13/1/2025).
Ketua DPD Gempur Sumsel, Hendri Zikwan, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejari Palembang atas keberhasilan OTT tersebut. Ia menyatakan, “Bravo Kejari Palembang! Gempur siap menjadi garda terdepan dalam mengawal pemberantasan korupsi di Provinsi Sumatera Selatan.”
Preseden Buruk di Era Pj Gubernur Elen Setiadi
Namun, di balik apresiasi tersebut, Hendri juga melayangkan kritik tajam kepada Elen Setiadi, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan. Ia menilai bahwa kasus OTT di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) merupakan “rapor merah” bagi kepemimpinan Elen Setiadi.
Menurut Hendri, Gempur Sumsel sebelumnya telah memberikan peringatan kepada Pj Gubernur untuk segera mengevaluasi para pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel yang diduga terlibat korupsi. “Kami sudah berulang kali melakukan aksi, mendesak Pj Gubernur untuk mengevaluasi jajarannya yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dan merugikan keuangan negara,” tegasnya.
Komitmen Gempur Kawal Pemberantasan Korupsi
Hendri menambahkan, gerakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan korupsi yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) pada akhir 2024. Ia menyesalkan sikap Pj Gubernur yang dinilai kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat dan rekomendasi yang telah disampaikan Gempur Sumsel.
“Kami yakin Pj Gubernur, sebagai perpanjangan tangan Presiden, akan memenuhi tuntutan Gempur. Ini juga menjadi kesempatan beliau untuk meninggalkan legacy positif di Sumatera Selatan,” ujar Hendri penuh harap.
Rencana Aksi Jilid III
Hendri menegaskan, jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi, Gempur Sumsel akan kembali menggelar aksi demonstrasi. Ia menyebut aksi yang akan datang sebagai “Aksi Jilid III” untuk menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang diduga terlibat korupsi di Sumatera Selatan.
“Kami akan menggempur kembali Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar mengambil tindakan tegas sebelum Sumsel benar-benar menjadi wilayah darurat korupsi. Dalam waktu dekat, aksi Jilid III akan kami laksanakan,” pungkas Hendri.
Upaya Bersama Lawan Korupsi
Operasi Tangkap Tangan oleh Kejari Palembang ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih menjadi prioritas utama di Sumatera Selatan. Dukungan dari masyarakat dan organisasi seperti Gempur Sumsel diharapkan dapat menjadi pendorong bagi aparat penegak hukum untuk terus menindak tegas segala bentuk korupsi.
Namun, keberhasilan ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengawasi kinerja para pejabatnya. Dengan kerja sama yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum, Sumatera Selatan bisa membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. (ps)
