GEMPUR Sumsel Gelar Demonstrasi Jilid II, Desak Pj Gubernur Bersihkan Pejabat Korup
Palembang, bidiksumsel.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Masyarakat Peduli dan Perjuangan Rakyat Sumatera Selatan (DPD GEMPUR Sumsel) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis (9/1/2025). Aksi yang mereka sebut sebagai refleksi awal tahun ini menyoroti dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Koordinator Lapangan, Solahuddin MK, dalam orasinya mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat yang dianggap menyalahgunakan wewenang. Ia menegaskan pentingnya membersihkan badan dan dinas di bawah Pemprov Sumsel dari praktik korupsi demi menjaga integritas pemerintahan.
“Kami meminta Pj Gubernur bertindak tegas terhadap oknum pejabat atau ASN yang terindikasi menyalahgunakan wewenang dan merugikan keuangan negara. Ini bukan hanya soal keadilan, tetapi juga demi marwah pemerintahan di Sumatera Selatan,” ujar Solahuddin.
Aksi ini secara khusus menyoroti dugaan korupsi di dua institusi besar, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Sekretariat DPRD Sumatera Selatan.
Solahuddin menjabarkan beberapa temuan yang menjadi dasar aksi mereka, seperti penyelewengan belanja jasa tenaga kebersihan di Bapenda Sumsel, serta dugaan perjalanan dinas fiktif dan pengadaan barang yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) di Sekretariat DPRD Sumsel pada Tahun Anggaran 2023.
“Dugaan mark-up dan penyelewengan anggaran ini harus segera diusut tuntas. Kami mendesak Pj Gubernur untuk tidak menutup mata terhadap masalah ini,” tegasnya.
Koordinator Aksi, Hendri Zikwan, menyatakan bahwa aksi kali ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah.
“Aksi ini adalah Jilid II sekaligus refleksi awal tahun. Kami ingin pejabat di Provinsi Sumsel benar-benar memahami amanah dari Presiden Prabowo terkait pemberantasan korupsi, sebagaimana yang disampaikan dalam Musrenbangnas akhir Desember lalu,” kata Hendri.
Hendri juga menyampaikan rasa kecewa terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dinilai tidak serius menanggapi aspirasi masyarakat.
“Kantor Gubernur ini seperti taman kanak-kanak, hanya menjadi tempat para pejabat bersendau gurau,” ujarnya dengan nada geram.
Dalam pernyataan aksinya, GEMPUR menuntut evaluasi total terhadap seluruh pejabat dan ASN di Pemprov Sumsel yang terindikasi korupsi. Mereka juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah.
“Kami akan terus mengawal kasus di Bapenda dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini. Jika tidak ada langkah konkret, maka kami akan kembali menggelar aksi dalam skala yang lebih besar,” pungkas Hendri Zikwan.
Aksi GEMPUR ini juga merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) pada 30 Desember 2024. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan pentingnya pemberantasan korupsi di semua tingkatan pemerintahan.
GEMPUR berharap arahan Presiden ini dapat menjadi landasan bagi Pj Gubernur dan jajarannya untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik korupsi, sehingga tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dapat terwujud di Sumatera Selatan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pj Gubernur atau pihak terkait di Pemprov Sumsel mengenai tuntutan yang disampaikan oleh GEMPUR. Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari pemerintah untuk menjawab aspirasi yang disuarakan dalam aksi tersebut.
Keberhasilan menyelesaikan kasus ini diharapkan dapat menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan di Sumatera Selatan. (ps)
