Rakerprov KONI Sumsel Berujung Deadlock : Mosi Tidak Percaya hingga Desakan Musorprovlub
Palembang, bidiksumsel.com – Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan yang seharusnya menjadi ajang evaluasi dan perencanaan olahraga di provinsi ini justru berakhir dengan kegaduhan. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Emilia Palembang pada 6-7 Desember itu mencapai titik deadlock setelah pimpinan rapat meninggalkan ruangan tanpa memberikan solusi atas permasalahan yang diangkat peserta.
Akibatnya, rapat diambil alih oleh perwakilan pengurus provinsi (pengprov) cabang olahraga (cabor) dan KONI kabupaten/kota yang hadir. Keputusan dramatis pun diambil: mengajukan mosi tidak percaya kepada KONI Sumsel, yang dinilai gagal menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
Insiden ini dipicu oleh kekecewaan mayoritas peserta rapat terhadap minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan pertanggungjawaban pengurus KONI Sumsel. Para peserta menuntut penjelasan mendalam terkait kinerja organisasi, termasuk audit keuangan selama satu tahun terakhir, yang dianggap tidak memuaskan.
“Kami butuh kejelasan. Pertanggungjawaban ini penting untuk evaluasi dan perencanaan ke depan. Namun, jawaban dari pengurus tidak memberikan solusi yang jelas,” tegas Lidayanto, salah satu perwakilan peserta rapat.
Tidak hanya itu, absennya Ketua Umum KONI Sumsel, Gunhar, turut menjadi sorotan. Banyak peserta menilai kehadirannya sangat krusial untuk membahas permasalahan mendalam, terutama terkait evaluasi program kerja dan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut.
“Tanpa kehadiran Ketua Umum, pembahasan agenda penting menjadi terhambat. Ini menunjukkan kurangnya komitmen dari kepemimpinan KONI Sumsel,” ungkap Wastu, Sekretaris Squash.
Dalam rapat yang penuh emosi tersebut, sejumlah perwakilan dari cabor dan KONI kabupaten/kota mengambil alih jalannya diskusi. Mereka, termasuk Wirayudha dari cabor bola tangan, Suparman Roman dari IODI, Ruli dari Judo, dan Dante dari SIWO, memutuskan untuk melayangkan mosi tidak percaya terhadap pengurus KONI Sumsel. Keputusan itu didukung oleh suara mayoritas, yaitu 44 pengprov cabor dan 12 KONI kabupaten/kota.
“Langkah ini diambil demi mengembalikan kredibilitas KONI Sumsel. Kami akan segera berkoordinasi untuk menyusun pernyataan resmi kepada KONI Pusat,” ujar Suparman Roman, salah satu perwakilan pengprov cabor.
Tidak hanya itu, para peserta juga mendesak segera diadakannya Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub). Agenda ini dianggap sebagai langkah solutif untuk mengganti kepengurusan yang dinilai tidak lagi memiliki legitimasi di mata pengprov cabor dan KONI kabupaten/kota.
“Musorprovlub adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kredibilitas KONI Sumsel. Kami berharap ini menjadi solusi konkret untuk mengatasi krisis yang terjadi,” tegas Muhammad Asrul Indrawan, Ketua Umum WI Sumsel.
Kegaduhan semakin memuncak ketika pimpinan rapat meninggalkan ruangan tanpa memberikan penjelasan memadai kepada para peserta. Insiden ini memicu kekecewaan mendalam, yang semakin mempertegas krisis kepercayaan terhadap pengurus KONI Sumsel.
Saat dimintai konfirmasi, Sekretaris Umum KONI Sumsel, H. Tubagus Sulaiman, SH., MH., berdalih bahwa agenda rapat telah selesai sesuai jadwal yang ditentukan.
“Agenda memang selesai sampai jam 12. Tidak ada yang dilewatkan,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Namun, pernyataan ini tidak mampu meredakan kekecewaan para peserta yang merasa sejumlah isu penting belum terselesaikan, terutama terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada PON Aceh-Sumut dan perencanaan program kerja ke depan.
Dengan adanya mosi tidak percaya dan desakan Musorprovlub, nasib kepemimpinan KONI Sumsel kini berada di ujung tanduk. Para pengprov cabor dan KONI kabupaten/kota berharap KONI Pusat dapat segera merespons situasi ini demi menyelamatkan roda organisasi olahraga di Sumsel.
Bagi para pengurus cabor, perbaikan tata kelola KONI Sumsel adalah langkah penting untuk memastikan visi besar pengembangan olahraga di provinsi ini tetap berjalan. Mereka berharap krisis ini tidak berlarut-larut sehingga target prestasi olahraga Sumsel dapat tetap tercapai, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Kami ingin langkah konkret dari KONI Pusat. Jangan sampai krisis ini menghambat kemajuan olahraga di Sumatera Selatan,” tegas Lidayanto.
Publik kini menunggu tindak lanjut dari hasil Rakerprov yang penuh gejolak ini. Apakah KONI Pusat akan mengabulkan mosi tidak percaya dan menyetujui Musorprovlub? Ataukah pengurus KONI Sumsel saat ini tetap bertahan dengan melakukan perbaikan internal?
Satu hal yang pasti, para pemangku kepentingan olahraga di Sumatera Selatan berharap situasi ini segera diselesaikan agar olahraga di provinsi ini dapat kembali berkembang dan berprestasi. (dkd)
