Banyuasin, bidiksumsel.com – Kawasan Air Batu di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dikenal luas sebagai pusat peternakan ayam petelur terbesar di wilayah tersebut. Berdiri sejak tahun 1990-an, kawasan ini menjadi salah satu pilar utama dalam industri peternakan ayam petelur di Sumsel.
Nama “Air Batu” merujuk pada desa yang sejak lama menjadi lokasi utama untuk peternakan ayam petelur, berkat relokasi dari Palembang yang disebabkan oleh perluasan permukiman kota yang membuat pengembangan peternakan di dalam kota tidak memungkinkan.
Dengan sekitar tujuh juta ekor ayam petelur yang tersebar di lebih dari 200 peternakan, Air Batu dan sekitarnya menyuplai sekitar 300 ton telur setiap harinya. Telur-telur tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal di Sumsel, tetapi juga didistribusikan ke berbagai daerah di Pulau Jawa serta Pulau Bangka Belitung. Ini menjadikan kawasan Air Batu sebagai pusat produksi telur yang vital bagi perekonomian daerah dan nasional.
Namun, di balik kesuksesan tersebut, terdapat tantangan signifikan terkait dengan sertifikasi dan regulasi. Menurut Dr. drh. Jafrizal, MM, Auditor NKV Provinsi Sumsel, meskipun produksi telur di Air Batu sangat besar, banyak peternak di kawasan ini belum memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
Sertifikat ini merupakan persyaratan penting sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 17 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa produk telur yang dipindahkan antar provinsi harus memenuhi syarat kesehatan, termasuk bebas dari penyakit Avian Influenza (HPAI).
Sertifikat NKV adalah bukti bahwa unit usaha peternakan mematuhi standar hygiene dan sanitasi yang ditetapkan untuk produk hewan. Permentan Nomor 11 Tahun 2020 menegaskan bahwa setiap usaha budidaya ayam petelur harus memiliki sertifikat ini. Namun, banyak peternak di Air Batu yang belum memenuhi persyaratan ini, dengan beberapa di antaranya masih dalam proses pembinaan.
Salah satu kendala utama yang dihadapi peternak di Air Batu adalah penerapan zona biosekuriti. Penerapan biosekuriti melibatkan pembagian area menjadi zona-zona berbeda untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit.
Zona merah biasanya mencakup area yang paling berisiko, sementara zona kuning adalah area dengan risiko lebih rendah. Namun, pembagian zona merah dalam area kandang masing-masing peternak menjadi tantangan besar.
Dr. Jafrizal mengungkapkan bahwa solusi yang diusulkan adalah sertifikasi NKV berbasis kawasan. Dalam model ini, biosekuriti akan diterapkan secara terpadu dari pintu masuk kawasan hingga pembagian zona-zona di dalam area kandang masing-masing.
Dengan membangun sistem biosekuriti yang komprehensif, diharapkan seluruh kawasan dapat memenuhi persyaratan sertifikasi NKV dan meningkatkan daya saing produk telur dari Banyuasin.
Penerapan sertifikasi NKV berbasis kawasan diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas produk tetapi juga membuka peluang baru untuk ekspor. Telur dari Banyuasin diharapkan dapat memenuhi standar internasional, termasuk kemungkinan ekspor ke Singapura.
Dengan memenuhi standar kesehatan hewan yang ketat, termasuk bebas dari penyakit Avian Influenza dan salmonelosis, produk telur dari Sumsel dapat bersaing di pasar global.
Untuk mendukung upaya ini, peternak di Air Batu memerlukan bantuan dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan mengenai penerapan standar biosekuriti serta persyaratan sertifikasi. Pengembangan sistem biosekuriti yang terintegrasi dan dukungan dari pihak berwenang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peternak dapat memenuhi standar yang ditetapkan.
Kawasan Air Batu memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut, baik dari segi kapasitas produksi maupun ekspansi pasar. Dengan langkah-langkah yang tepat dan dukungan yang memadai, kawasan ini bisa menjadi contoh sukses dalam penerapan standar peternakan modern di Indonesia. (dkd)
