Jakarta, bidiksumsel.com – Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Menhub Budi Karya, anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Gerindra Ir. H. Eddy Santana Putra.MT (ESP) menyinggung tiga permasalahan terkini di Sumsel.
Permasalahan tersebut tak lain ialah tenaga kerja honorer di Kemenhub, Bandara Silampari Lubuklinggau, dan Pelabuhan Tanjung Carat.
Pada permulaan, ESP menyampaikan aspirasi yang didapatnya saat mengunjungi bandara silampari Lubuklinggau, dan bertemu dengan banyak honorer yang mengeluhkan nasib mereka lantaran honorer akan dihapuskan dari daftar kepegawaian pemerintah.
“Honorer ini kan mau dihapuskan, apakah mereka tetap bisa bekerja atau Outsourching, tapi Outsourching ini terbatas pak, seperti OB bisa, Security bisa, tapi ini di administrasi pak, nah ini mungkin nanti ada kesulitan pak? Jadi mohon ini jd perhatian Kementerian Perhubungan, karena ini menyangkut nasib keluarga, ekonomi keluarga kalu mereka sampai dikeluarkan, alangkah dzolimnya kita ini,” jelasnya.
ESP berharap kepada Kemenhub agar tetap mempertahankan pegawai yang ada di Kemenhub untuk diperjuangkan.
“Bahkan mereka mengeluhkan soal lambatnya gaji (honor) bulanan mereka tapi tadi sudah saya tanyakan katanya sudah, jadi saya mohon diperhatikan karena ini bukan saja didaerah sana tapi juga seluruh Indonesia,” ujarnya.
Selanjutnya sambung ESP, mengenai bandara silampari Lubuklinggau agar diperbagus, dirinya melihat sekilas untuk tahun 2023 anggarannya sampai 7 triliun untuk Direktorat Jenderal Perhubungan udara.
“Ini berkali-kali kami mohon gitu y supaya bandara (silampari Lubuklinggau) itu bagus, saya tidak pernah menyebut bandara Palembang itu jelek, karena memang sudah bagus, tapi kami minta bandara silampari itu bagus, mungkin itu ke angkasa pura, kita sudah minta 48 Miliar untuk bandara silampari Lubuklinggau tapi begitu sulit,” paparnya.
“Kami mohon untuk pengembang epron, taxiway, bahkan lahan untuk runway sudah dipersiapkan oleh Walikota Lubuklinggau, jadi kita harus mendukung mereka gitu, mungkin ada kepentingan untuk Lubuklinggau menjadi Provinsi baru gitu, mendukung pemekaran Provinsi Sumsel Barat karena biar cepat maju, Lubuklinggau linggau itu sudah siap semua, dari kesehatan, pendidikan, kotanya, ekonomi bagus, saya harap dibandingkan anggaran 7 triliun diambil 48 miliar saya rasa sambil merem juga ga terlalu susah y, apa nanti anggarannya disinkronkan gitu,” imbuhnya.
Mengenai Skin Tanjung Carat, ESP mempertanyakan apakah ini sudah benar gitu ini diserahkan dengan BUMD? Sedangkan BUMD saja belum dengar apakah bisa bangun Tanjung Carat, apakah ada kontrak, atau ada perintah dari menteri Perhubungan ke BUMD tersebut untuk membangun?.
“Jika sekian waktu tidak ada progres, seharusnya cari jalan lain untuk pendanaan gitu, terus terang saja saya mengharapkan APBN gitu, berapa saja perlu, yang penting ada masuk gitu pendanaannya, kita mulai Start pembangunannya bisa kita promosikan pembangunannya hingga jadi, untuk sekarang masih diawang-awang,” pungkasnya. (ks/ce)
