Palembang, bidiksumsel.com – Terkait monitoring progres pembangunan Fly Over simpang sekip angkatan 66 Palembang yang dilakukan Komisi IV DPRD Sumsel pada Jumat (12/08/2022), Mitra Kerja Komisi IV DPRD Sumsel berkomitmen akan menyelesaikan pembangunan Fly Over tersebut.
Hal ini diketahui saat Komisi IV DPRD Sumsel menggelar rapat bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tata Ruang ( PUBM-TR) Sumsel, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Palembang, dan PT Waskita di ruang rapat komisi IV DPRD Provinsi Sumsel. Senin, (15/08/2022).
“Pihak yang rapat bersama tadi, mereka tetap komitmen untuk menyelesaikan pembangunan (Fly Over Simpang Sekip Angkatan 66 Palembang) yang ada di Sumsel sesuai dengan kontrak -kontrak yang telah mereka lakukan,” ungkap Ketua Komisi IV Hj Ir. Holda M.Si.
Namun tambahnya, ada beberapa hambatan terutama permasalahan utilitas yang belum di pindahkan oleh PLN, PDAM dan Pertagas.
“Untuk mempercepat penyelesaian apa yang menjadi kendala pembangunan. Rencana besok kami akan memanggil pihak PLN dan Pertagas,” katanya.
Masih kata Holda, sejauh ini progres pembangunan flyover tersebut di tahun 2022 sudah 22% sesuai dengan perjanjian kontrak nya yang selama 21 bulan.
“Kita berharap pembangunan Flyover Simpang Sekip ini berjalan lancar dan kalau bisa lebih mempercepat. Bahkan Gubernur Sumsel berharap kalau bisa Oktober 2023 bisa selesai, harapan Gubernur merupakan juga harapan masyarakat Palembang,” ucapnya.
Holda pun mengakui adanya terjadi selisih pengukuran ulang dari BPN dan tentang pembebasan lahan, pada dasarnya untuk uang pembebasan lahan sudah ada, tinggal tahapan- tahapan yang di lakukan sesuai aturan.
“Tinggal pembayaran 4 Persil lagi,” imbuhnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IV Hasbi Hasadiki S Sos MM menyebut, untuk pembebasan lahan itu 80 persen dianggarkan Pemprov dan 20 persen dianggarkan Pemkot Palembang.
“Untuk anggaran nya sebesar Rp 56 miliar yang mana dana nya dari Pemprov bersama DPRD Sumsel yang telah mengalokasikan anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV Nasrul Halim juga menambahkan, untuk hasil dalam rapat tersebut terdapat dua agenda yakni, pertama membahas masalah utilitas dan kedua permasalah PLN dan PT Pertagas.
“Insya Allah besok jam 4 sore kita panggil untuk rapat di sini. Mudah mudahan permasalahan yang ada bisa secepat nya selesai,” ujarnya.
Kemudian permasalahan kedua yakni masalah lahan, yang mana permasalahan itu bukan tanggung jawab BBPJN Sumsel. Namun tanggung jawab Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang.
“Ada 3 persil lagi yang belum diselesaikan,” bebernya.
Lebih lanjut Nasrul menerangkan, masyarakat berkeinginan untuk melakukan pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN Kota Palembang.
“Mereka soal harga tidak ada masalah lagi baginya. Hanya saja, keinginan masyarakat tersebut menjadi terang benderang untuk ukuran lahannya saja,” bebernya lagi.
Selain itu, Nasrul mengungkapkan, pihaknya besok akan mengundang PLN dan Pertagas agar mencarikan solusi terkait utilitas yang ada disekitar lokasi pembangunan Flyover.
Kemudian BPN diminta Untuk melakukan pengukuran ulang terkait lahan masyarakat yang belum selesai dan tinggal menunggu waktu dari BPN.
“Karena menurut keterangan dari PUPR Kota Palembang tadi bahwa masyarakat minta dilakukan pengukuran ulang dan yang mana saja batas- batas lahan yang mereka miliki, dengan tujuan memperjelas ukuran lahan milik mereka saja,” pungkasnya. (dkd)