Jakarta, bidiksumsel.com – Dalam evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2021 sampai bulan Mei 2021, Anggota DPR RI Komisi V Ir.H. Eddy Santana Putra,MT (ESP) kritisi program dan prioritas anggaran di Eselon I Kementrian PUPR.
Hal tersebut dikritisi ESP saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para Dirjen Eselon I Kementrian PUPR di ruang Nusantara. Rabu, (09/06/2021)
“Ibu Dirjen Cipta Karya, sebelumnya terima kasih sudah menerima Dirut PDAM Palembang, hanya kalau melihat ini (program) sekilas saya baca, tidak ada sama sekali untuk sistem penyediaan air minum yang dialokasikan untuk sumatera selatan khususnya Palembang,” kesal ESP.
“Ini ada apa ibu? Saya sudah berkali-kali menyampaikan, bahkan kepala daerahnya sudah menyerahkan secara langsung ke Menteri usulan-usulan itu, tapi tidak muncul disini, Kabupaten Banyuasin (Talang Kelapa) juga butuh sampai 120 Miliar untuk itu, tapi juga tidak ada disitu,” tanya ESP bingung.
Ia bercerita, di Palembang ada beberapa informasi kalau ibu atau orang- orang ibu menyampaikan, kalau Palembang itu sehat, jadi cari sendiri duitnya. “jadi engga bisa begitu ibu, kami berjuang ibu menjadi sehat dari sakit, sekarang ini harusnya ibu menjaga yang sehat itu agar tetap sehat, yang sakit menjadi sehat,” jelasnya beristilah untuk PDAM.
Seharusnya tambah ESP, yang sehat itu harus di kasih reward, misal mereka perlu 400 miliar, ada 200 miliar, ini sudah luar biasa. “Yang penting itu berjalan, kami dulu dari 40 persen ibu hingga menjadi 95 persen melayani masyarakat kota, sekarang udah turun lagi kinerja karena tidak ada bantuan APBN,” ujarnya.
Ia menyinggung, APBN satu-satunya yang pernah membantu adalah pak Joko Kirmanto senilai 16 miliar, sementara yang lain tidak ada. Itu sudah luar biasa. “Jangan ada kata kalau udah sehat, cari sendiri duitnya, jangan begitu. Susah ibu kalau seperti itu, saya kira tidak ada semangat itu jiwa membangunnya, jadi saya kira ini yang diperlukan untuk kota Palembang, mungkin ibu sudah tau cerita yang kemarin detail,” paparnya.
Sementara, Dirjen Perumahan, dirinya berterima kasih untuk psps nya, memang ada psps ini kadang-kadang seperti dirinya juga ditempatkan ditempat lain, jadi bisa dipercepat saja SK nya tidak perlu diributkan. “Terkait pernyataan dari Menteri Bappenas bahwa psps akan melestarikan kekumuhan, mungkin diperkotaan, mungkin juga benar, dia melihat dari kekumuhan kota ini agar kita totalitas untuk membereskan sebagai percontohan-percontohan,” imbuhnya.
ESP memberi contoh, mungkin ditempat tinggal dirinya dipinggiran sungai itu kumuh. “Saya juga selesaikan, alhamdulillah sekarang sudah mulai bagus 3, 4 Ulu Palembang, waktu hari habitat jadi percontohan, di Brazil juga gambarnya dimunculkan sebagai percontohan,” tandasnya.
Terkait pembiayaan, Ia mengkleam pembiayaan atau scen nya bagus. “kreditnya sehari 10.000,- dan orang bayar terus, sampai sekarang tidak ada yang macet, saya kira ini bisa dikordinasikan, ataupun ada Kerjasama antara psps ini dengan rumah susun, kita harus bongkar total,” paparnya.
Saat dibongkar Ia menjelaskan, orang yang rumahnya dibongkar agar ditempatkan di rumah susun jika ada (dipindahkan sementara) sampai dibangun baru rumahnya. “itu untuk perkotaan, jadi tuntas kekumuhannya bisa selesai,” ulasnya.
Sementara itu, untuk dirjen pembiayaan infrastruktur, dirinya mengira, kalaupun diberi dana cipta karya kesulitan untuk menganggarkan tambahan untuk tambahan-tambahan. “Kami mohon dari teman-teman sumatera selatan, khususnya di PAM Palembang, Banyuasin, dan Prabumulih untuk diperhatikan,” pintanya.
Di tempat yang sama, bagi dirjen bina konstruksi, ESP berharap terkait laporan agar transparan. “Kami laporannya begini pak, kita punya tender kan 5.000 buket pak, itu kan Pagu anggarannya berapa gitu? HPS nya brp? Kemudian ditawar berapa dari nilai kontraknya?,” tanya ESP.
Sehingga ada selisih berapa persen, dan selisih itu berapa? Itu besar. Ia berangan, kalau 100 triliun rata-rata ditawar 20 persen. wah itu minimal ada 20 triliun sisa dari tender tersebut. “itu dikemanakan? Dikembalikan ke balai masing-masing atau diapakan uang itu? Dikembalikan kenegara atau gimana? Sudah berkali-kali kami sampaikan tentang ini,” katanya.
“Atau dipake sendiri atau dilanjutkan program untuk selanjutnya atau gimana? Ini yang ingin kami tau pak dari teman-teman juga. Kalau masih ada, saya kira sisa itu tidak perlu di addendum lagi pak masing-masing itu, dipakai ke proyek utama nya, jadi ya kita bicarakan lagi sisa itu di komisi V ini. Mungkin dipadat karyakan lebih baik,” usulnya.
Ia menyarankan, jika ada masalah secara jabatan dan jajarannya mengenai proses tender, karena selalu memakai harga terendah. “Bagaimana kedepan? ga bagus pak kedepan ini, pasti dikorbankan kualitas, bukan hanya kualitas tapi juga kuantitas. tebalnya dikurangi, panjangnya dikurangi pasti, kalau misalnya berjalan, jadi kedepan tidak akan semakin baik dinegeri ini,” tukasnya.
Ia menginginkan, agar Dirjen Bina Konstruksi dapat mencontoh Kementrian Perhubungan. “Saya lihat di kementrian lain tidak seperti ini, kementrian perhubungan bisa 5 persen hingga 6 persen saja, bagus itu pak, nah peraturan apa yang harus dibekali, saya sudah menyampaikan kepada pak Menteri buat peraturan Menteri sementara sebelum ada peraturan diatas untuk sementara.
Bila perlu, perpres 16 misal di revisi, tinggal diajukan revisi. “Menteri itu urusannya, atau dengan peraturan Menteri cukup, ini yang ingin kami sampaikan sehingga kami ini ada manfaatnya juga pak, anggota DPR RI Komisi V bisa ikut membantu mengendalikan hal-hal semacam itu, jadi lebih baik kedepannya,” jelasnya lagi.
Untuk team teknis, dibawah 20 persen masuk team teknis, mengevaluasi kewajaran harga. “team teknis itu siapa? Independent atau kita-kita juga. Kalau kita-kita juga berarti ini hanya stemple, hal yang tidak wajar, dikatakan wajar. ini harus dievaluasi, saya setuju dibuat panja itu,” inginnya.
Terakhir, dirjen bina marga, ESP pertanyakan padat karya bentuknya seperti apa pak? pemeliharaan saluran, drainase itu ya? Atau tebas bayang kiri-kanan jalan mungkin bisa?.
“Kalau yang ditenderkan itu padat karya yang dibuat-buat saya kira, sebetulnya padat karya yang dimaksud seperti P3TGAI seperti SDA itu bisa langsung diserahkan kemasyarakat, atau swakelola gitu sehingga bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak melalui proses tender pak,” sindirnya.
Dari Dapil, Ia mengusul agar berapa jembatan, seperti jembatan Muba, Muba-Pali ini dinilai penting sekali, karena tiang-tiangnya sudah ada. “Tinggal kita mintakan haper strekternya saja pak, rangka hamilten barangkali, ini mohon dukungan pak, dulu sudah pernah disampaikan namun tidak ada kegiatannya,” singkatnya.
Untuk Dirjen SDA, ESP memohon maaf pompa bendung di Kota Palembang, itu ada seharganya 250 miliar. “Komisi V pernah kunjungan kesitu pak, tapi menurut saya itu kebesaran pak, harus diikuti oleh normalisasi sungai, sementara tidak ada sampai sekarang,” ujarnya lagi.
Ia menilai, sehingga kalau hujan sebentar, ditarik dengan enam pompa, habislah air disitu, mesin pompanya tidak ada makanan lagi. “Artinya pompa itu mungkin debitnya diperbesar sungainya, sungainya sungai bendung. Terus tadi saya baca disitu ada lampung, sugian kiri, saya kira sugian kiri itu tempat Ishak Mekki pak di Sumatera Selatan, apakah nama itu sama atau gimana?.” Pungkasnya. (ce)
