Jakarta, bidiksumsel.com – Guna mengevaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2021 hingga bulan Mei 2021, Anggota DPR RI Komisi V Ir. H. Eddy Santana Putra,MT (ESP) pertanyakan program dan prioritas Eselon I Kementrian Perhubungan.
Pertanyaan program dan prioritas tersebut disampaikan ESP saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Para Dirjen Eselon I di Kementrian Perhubungan. Selasa, (08/06/2021)
“Untuk pak Dirjen, saya mau tanya soal Pelabuhan Tanjung Carat. Scen nya gimana itu? Maksudnya pendanaannya gimana itu? Apakah ada bantuan luar negeri, Hibah, atau hutang, atau ada investasi swasta dari luar, karena saya belum tau detailnya gimana itu?,” tanya ESP.
Kemudian, ESP menyuarakan terkait provinsi tetangga Sumatera Selatan seperti LubukLinggau Bengkulu, dan Bangka Belitung.
“Kemarin saya ke Bengkulu, mereka punya Pelabuhan Samudera yang memang mempunyai masalah seperti gelombang ombak, sehingga harus ada sedimentasi segala macam, tapi bisa kita atasi lah dengan teknologi pengolahan Pelabuhan dan segala macam,” ujarnya.
Karena tambahnya, nanti setelah tol selesai Palembang-Lampung, dan Palembang-Bengkulu, banyak logistic yang bisa lewat melalui Pelabuhan pulau bay, yang arah ke Afrika selatan, ekspor impor ke madagaskar dan lainnya sebagainya.
“Termasuk India, lebih enak lewat sana. Jadi lebih enak lewat laut cina, laut selat malaka, tapi kalau sudah jadi, tidak menutup kemungkinan,” katanya.
Jadi kalau skala 5 prioritas ditambah 5, sps itu ditambah 5, termasuk di tanjung kelayang pulau Belitung, karena keindahannya merupakan cagar alam yang termasuk dilindungi Unisco.
“Bulan Juli ini Sertifikat Unisco akan diserahkan pak kepada Gubernur Babel di Chu Ju Islan di Selat Korea, saya harap ini jadi perhatian kita semua, termasuk nanti kordinasi juga konektifitas antara Palembang Tanjung Api-api dengan Pelabuhan tanjung Carat bagaimana itu, kemudian Jalan tol diperlukan itu, nanti di PU urusannya,” paparnya.
Untuk Dirjen Kereta Api lanjut ESP, terkait program double track di Sumatera, termasuk di Sumatera Selatan, ada yang sudah selesai tapi Palembang-Lubuk linggau, atau Palembang-lahat, apakah ini juga programnya ada pergantian bantalan rel kereta.
“Ini sangat membantu, terutama angkutan batu bara, termasuk juga Prabumulih, Lampung, kita tau, yang menguntungkan kan bawa batu bara ini pak, saya sudah tanya PT. Kereta Api, 1,5 Triliun setahun, nah pertanyaan saya, apakah dibagi juga gitu pendapatan negara bukan pajak untuk kementrian perhubungan melalui Dirjen Kereta Api,” jelasnya.
“apakah BUMN itu saja yang dapat, karena jalannya punya kita itu, jangan sampai hanya masuk di BUMN saja tapi masuk di kementrian perhubungan juga, jadi harus ada pembagian? Tapi batubara pengangkutannya subsidi silang dengan para penumpang, kalau penumpangnya yang rugi, batubara pasti untung pak,” imbuhnya mengingatkan.
Sementara Dirjen perhubungan laut, ESP mempertanyakan Sungai Musi Palembang yang kian tahun semakin dangkal. “Sungai itu makin Dangkal pak sekarang, ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Perhubungan laut atau siapa? Untuk pengerukannya,” tanya ESP.
Ia bercerita, sekitar 20 tahun lalu, ada setiap tahun pengerukan, ada sindikasi pendanaan dari perusahaan-perusahaan besar, seperti PUSRI, PT.BA, termasuk PELINDO, SEMEN BATURAJA dan lainnya.
“Sekarang itu bisa dihidupkan lagi pak, sehingga kita tidak perlu menganggarkan terlalu banyak dari APBN, mereka diminta sumbangan, termasuk Batubara, dari perusahaan-perusahaan kecil, nah itu potensinya besar, ada 50 perusahaan itu yang bisa setor untuk diselesaikan, saya kira bisa itu untuk pengerukan sungai musi, sekarang 8.000 hingga 15.000 DWT yang bisa masuk.” Pungkasnya mengakhiri. (ce)
