Palembang, bidiksumsel.com – Laju inflasi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada Juni 2026 menunjukkan perlambatan secara bulanan. Meski demikian, secara tahunan inflasi masih mengalami kenaikan seiring dengan tren nasional. Kondisi tersebut mencerminkan stabilitas harga yang relatif terjaga di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, serta tantangan produksi pangan akibat musim kemarau.
Berdasarkan data terbaru, inflasi Sumsel pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,36 persen month to month (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,61 persen (mtm). Sementara secara tahunan atau year on year (yoy), inflasi berada pada level 2,89 persen, meningkat dibandingkan Mei 2026 yang sebesar 2,61 persen.
Peningkatan inflasi tahunan tersebut sejalan dengan kondisi nasional yang mencatat inflasi sebesar 3,34 persen (yoy), naik dari 3,08 persen pada bulan sebelumnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga di Sumatera Selatan masih berada dalam kondisi yang terkendali. Di satu sisi, harga komoditas tetap memberikan keuntungan bagi produsen, sementara di sisi lain daya beli masyarakat masih mampu dipertahankan melalui berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama Bank Indonesia.
Secara bulanan, inflasi Juni 2026 terutama dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas strategis. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi antara lain bensin sebesar 0,19 persen, bawang putih 0,07 persen, tomat 0,07 persen, bawang merah 0,05 persen, serta beras 0,04 persen.
Kenaikan harga bensin dipicu oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026. Sementara itu, meningkatnya harga bawang merah, bawang putih, dan tomat disebabkan berkurangnya pasokan akibat dampak fenomena El Niño yang memengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah.
Selain faktor pasokan, peningkatan aktivitas masyarakat selama masa libur sekolah turut mendorong konsumsi rumah tangga sehingga memberikan tekanan terhadap inflasi.
Meski demikian, laju inflasi berhasil diredam oleh turunnya harga emas seiring membaiknya sentimen ekonomi global. Penurunan harga daging ayam ras dan telur ayam ras juga turut membantu menahan inflasi setelah adanya penghentian sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.
Memasuki Juli 2026, Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi berpotensi meningkat. Periode libur sekolah yang berlanjut hingga pendaftaran peserta didik baru diperkirakan akan meningkatkan permintaan pada kelompok pengeluaran pendidikan maupun transportasi.
Selain itu, dampak lanjutan penyesuaian harga BBM nonsubsidi serta potensi musim kemarau yang lebih kering dengan curah hujan rendah diperkirakan dapat memengaruhi produksi komoditas hortikultura sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga pangan.
Mengantisipasi kondisi tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Hingga akhir Juni 2026, TPID bersama pemerintah daerah telah melaksanakan lebih dari 358 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di berbagai wilayah Sumatera Selatan.
Selain operasi pasar, puluhan inspeksi mendadak juga dilakukan di sejumlah pasar tradisional guna memastikan stok pangan tetap tersedia dan harga jual sesuai ketentuan pemerintah.
Upaya stabilisasi harga turut diperkuat melalui pemberian subsidi harga serta subsidi ongkos angkut distribusi pangan.
Sampai Juni 2026, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan telah memfasilitasi 77 kali subsidi ongkos angkut bagi berbagai komoditas pangan utama dengan total distribusi mencapai sekitar 47,92 ton. Program ini bertujuan menjaga kelancaran distribusi sehingga masyarakat tetap memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau.
Dalam rangka menjaga pasokan bawang merah, TPID Sumsel juga merealisasikan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui pengadaan bibit bawang merah yang dimanfaatkan sebagai lahan demonstrasi (demonstration plot) di Kota Pagar Alam.
Selain itu, realisasi KAD hingga Juni 2026 mencatat distribusi 22,67 ton bawang merah dari Sumatera Barat dan 3,68 ton cabai dari Jawa Tengah guna memperkuat pasokan komoditas strategis di Sumatera Selatan.
Penguatan kerja sama antardaerah juga terus diperluas. Sepanjang semester pertama 2026 telah ditandatangani 8 Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) antarpemerintah daerah dalam skema Government to Government (G2G), serta 4 PKS Business to Business (B2B) untuk mendukung rantai pasok pangan.
Koordinasi pengendalian inflasi juga diperkuat melalui berbagai forum komunikasi, mulai dari rapat rutin Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID), publikasi jadwal operasi pasar murah, hingga kampanye edukasi masyarakat agar berbelanja secara bijak.
Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan daerah terus didorong melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Pada 2026, program tersebut diperluas dengan melibatkan pondok pesantren dan koperasi sebagai bagian dari ekosistem produksi serta distribusi pangan di daerah.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas harga melalui sinergi lintas sektor. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). (dkd)
