Jakarta, bidiksumsel.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, membawa langsung berbagai aspirasi buruh Sumatera Selatan ke pemerintah pusat melalui audiensi bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor. Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari tindak lanjut hasil Rembuk Buruh bersama FORKOPIMDA Sumsel dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Selasa, 12 Mei 2026.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh kehangatan dengan melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel hingga perwakilan serikat pekerja seperti KSPSI dan KASBI. Forum tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kalangan pekerja untuk memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.
Dalam pertemuan itu, Andie Dinialdie menegaskan bahwa peringatan May Day di Sumatera Selatan tahun 2026 berjalan aman, tertib, dan kondusif. Menurutnya, kondisi tersebut tercipta berkat sinergi kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, DPRD, serta organisasi buruh yang memilih jalur dialog dibandingkan konfrontasi.
Ia menilai rembuk buruh bersama FORKOPIMDA menjadi langkah strategis dalam membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Aspirasi pekerja terkait kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga perluasan lapangan kerja dapat disampaikan secara langsung tanpa harus menimbulkan gejolak sosial.
“Momentum Hari Buruh Internasional bukan hanya seremoni tahunan, tetapi menjadi ruang dialog untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja demi terciptanya iklim ketenagakerjaan yang sehat dan berkeadilan,” ujar Andie Dinialdie.
DPRD Sumsel, lanjutnya, terus berupaya mendorong kebijakan yang berpihak kepada para pekerja. Fokus utama tidak hanya pada perlindungan hak-hak buruh, tetapi juga peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di tengah perubahan industri dan perkembangan teknologi digital yang semakin cepat.
Isu peningkatan kualitas tenaga kerja memang menjadi perhatian serius dalam audiensi tersebut. Pemerintah daerah menilai transformasi dunia industri saat ini menuntut pekerja memiliki kemampuan yang lebih adaptif dan kompetitif agar tidak tertinggal dalam persaingan global.
Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor, memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumsel dan DPRD Sumsel dalam membangun komunikasi aktif bersama serikat pekerja. Menurutnya, pendekatan dialogis seperti yang diterapkan di Sumsel menjadi contoh positif dalam menjaga stabilitas hubungan industrial di daerah.
Ia menegaskan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha merupakan pondasi penting untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Pemerintah pusat, kata Afriansyah, akan terus mendukung program-program daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Selain membahas isu kesejahteraan pekerja, audiensi tersebut juga menyoroti tantangan ketenagakerjaan di era modern. Transformasi digital dan perkembangan industri berbasis teknologi dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang besar yang harus diantisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah maupun para pekerja.
Kehadiran perwakilan serikat pekerja seperti KSPSI dan KASBI dalam forum tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan buruh di Sumsel berjalan cukup baik. Aspirasi disampaikan melalui mekanisme dialog yang lebih terbuka dan konstruktif.
Bagi DPRD Sumsel, pola komunikasi seperti ini penting dipertahankan agar berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara bersama tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Stabilitas hubungan industrial juga dianggap memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan semakin kuatnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi pekerja, Sumatera Selatan diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang lebih produktif, harmonis, dan kompetitif. Selain menjaga hak-hak pekerja, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan di tengah dinamika dunia kerja yang terus berubah. (rd)
