Kemenko Polkam Pastikan Kesiapan PSU Serentak di Papua, Boven Digoel, dan Barito Utara
Jayapura, bidiksumsel.com – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) serentak pada Rabu, 6 Agustus 2025, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menurunkan Tim Pemantau ke tiga daerah penyelenggara : Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel (Papua Selatan), dan Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah).
Pemantauan langsung ini merupakan instruksi dari Menko Polkam, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, guna memastikan seluruh aspek teknis dan keamanan PSU berjalan optimal. Tim pemantau tergabung dalam Desk Koordinasi Pilkada Serentak, yang dibentuk untuk mendukung kelancaran dan integritas pelaksanaan pemilu. Selasa, 5 Agustus 2025.
Fokus di Jayapura : Tinjauan TPS hingga Telekonferensi dengan Bawaslu
Dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, tim melakukan peninjauan lapangan di berbagai titik di Jayapura. Selain mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS), tim juga mengikuti telekonferensi bersama seluruh jajaran Bawaslu se-Papua.
“Secara umum, kesiapan PSU di Papua sudah sangat matang baik dari unsur penyelenggara maupun pengawas,” ujar Heri Wiranto.
Ia menambahkan, Bawaslu telah mengantisipasi potensi pelanggaran dengan langkah-langkah preventif, termasuk sosialisasi pasal-pasal pidana pemilu kepada masyarakat dan peserta pemilu. Tujuannya, memastikan PSU berjalan jujur, adil, aman, damai, serta sesuai prinsip luber dan jurdil.
Boven Digoel : Pemusnahan Surat Suara Berlebih, Kesiapan Fisik Dicek Langsung
Pemantauan di Kabupaten Boven Digoel dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Mohammad K. Koba, yang meninjau langsung kesiapan teknis KPU, Bawaslu, serta beberapa TPS.
Salah satu agenda penting adalah menyaksikan pemusnahan kelebihan surat suara di gudang logistik KPU, sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan PSU. Sebelumnya, tim juga menggelar rapat koordinasi dengan unsur pemda, aparat keamanan, dan pengawas pemilu.
“Sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2017 dan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016, pemerintah wajib memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan agar terlaksana dengan baik,” tegas Koba.
Barito Utara : Peninjauan TPS dan Apel Kesiapan
Di Kabupaten Barito Utara, tim pemantau yang dipimpin oleh Staf Khusus Menko Polkam Bidang Pertahanan, Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, melakukan tinjauan ke sejumlah TPS termasuk TPS 11 dan TPS 14 di Kecamatan Teweh Tengah.
“Petugas penyelenggara di Barito Utara sudah sangat siap. Rapat koordinasi dan pengecekan langsung memastikan tidak ada kendala berarti,” ujar Yoedhi.
Tim juga mengunjungi kantor Bawaslu dan mendapat komitmen untuk menyelesaikan potensi pelanggaran secara cepat melalui mekanisme mediasi, guna menghindari eskalasi ke proses hukum yang lebih panjang.
“Harapannya, ini adalah PSU terakhir di Barito Utara,” tegasnya.
Yoedhi juga menghadiri apel kesiapan yang dipimpin oleh Penjabat Bupati Barito Utara dan turut menyaksikan pelepasan logistik ke 9 kecamatan. Ia menegaskan, kehadiran tim Desk Pilkada tidak untuk mengambil alih tugas penyelenggara, melainkan sebagai fasilitator dan penghubung antara pemerintah pusat dan daerah.
Komitmen Nasional : Demokrasi yang Dewasa dan Bermartabat
Kegiatan ini merupakan bagian dari arahan Presiden RI untuk mewujudkan pilkada sebagai refleksi kematangan demokrasi yang dilaksanakan dengan damai, tenang, dan bermartabat.
Menko Polkam juga menekankan pentingnya menjaga tahapan PSU agar sesuai dengan ketentuan hukum, serta berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan kondusif di semua daerah.
Dengan keterlibatan langsung pemerintah pusat, khususnya Kemenko Polkam, diharapkan pelaksanaan PSU 6 Agustus 2025 dapat berjalan lancar, bersih dari kecurangan, dan memberikan hasil demokratis yang diterima oleh semua pihak. (rd)
