Palembang dan Subang Resmi Bersinergi Tekan Inflasi Pangan Lewat KAD Strategis
Palembang, bidiksumsel.com – Dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pangan dan mengantisipasi lonjakan inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palembang mengambil langkah strategis dengan menandatangani Kerjasama Antar Daerah (KAD) bersama Pemerintah Kabupaten Subang pada Rabu (23/7/2025). Penandatanganan ini berlangsung di Kantor Bupati Subang dan menjadi bagian dari upaya konkret untuk memperkuat ketahanan pasokan komoditas utama seperti beras dan bawang yang kerap memicu inflasi.
Penandatanganan KAD dilakukan langsung oleh Wakil Walikota Palembang, Prima Salam, dan Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi, disaksikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama (PKS) antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta antara Perumda Palembang Jaya dengan CV Sari Bumi Nusantara.
Langkah ini merupakan tindak lanjut konkret dari rekomendasi High Level Meeting TPID se-Sumatera Selatan, yang salah satu poin utamanya adalah perlunya kerjasama lintas daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan yang konsisten, terutama pada masa-masa krusial seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Dalam sambutannya, Wakil Walikota Palembang, Prima Salam, menegaskan bahwa kerjasama ini tidak hanya berfokus pada komoditas yang selama ini memicu inflasi, tetapi juga membuka peluang perdagangan komoditas non-inflasi. “Kami berharap, sinergi ini tidak berhenti pada penandatanganan semata, namun berkembang menjadi hubungan dagang aktif dan saling menguntungkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prima menyoroti keunggulan Kabupaten Subang sebagai daerah penghasil beras berkualitas tinggi yang selama ini disukai oleh masyarakat Palembang. Dengan adanya kerjasama ini, pasokan beras ke Palembang diharapkan menjadi lebih lancar, stabil, dan terjangkau.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Bambang Pramono, menilai langkah ini sebagai bentuk konkret dari implementasi strategi pengendalian inflasi berbasis ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi (KPS). “Inflasi Kota Palembang sejauh ini cukup terkendali, namun potensi gejolak tetap ada, terutama karena tingginya permintaan masyarakat terhadap komoditas utama seperti beras dan bawang,” jelasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Kota Palembang pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,13% (yoy), sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,03% (yoy). Capaian ini turut ditopang oleh inflasi yang tetap dalam kisaran target, yaitu 2,5% ± 1%.
Di sisi lain, Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi, mengapresiasi kepercayaan Kota Palembang dalam membangun kerjasama ini. Menurutnya, potensi kedua daerah sangat besar dan bisa saling melengkapi. “Subang memiliki surplus beras dan hortikultura, sementara Palembang merupakan kota besar dengan konsumsi tinggi. Ini adalah simbiosis mutualisme,” ujarnya.
Agus juga berharap bahwa kerjasama ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik di sektor pangan serta memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. “Kerja sama ini bukan hanya soal transaksi, tapi juga pembangunan sistem logistik dan pertukaran informasi antar pemerintah daerah,” tambahnya.
Penandatanganan KAD ini dinilai strategis karena menjawab tantangan jangka pendek dan panjang dalam pengendalian inflasi. Ketika pasokan bahan pangan utama terganggu, terutama di masa panen rendah atau musim hujan, kerjasama antar daerah seperti ini bisa menjadi solusi langsung yang berdampak nyata di pasar.
TPID Kota Palembang juga menyatakan akan terus mengembangkan kemitraan serupa dengan daerah lain, guna memperluas cakupan pengendalian inflasi serta memastikan keberlanjutan pasokan komoditas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Palembang menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya bertumpu pada mekanisme pasar semata, melainkan aktif membangun sistem kerjasama lintas wilayah sebagai pilar penguatan ekonomi daerah. (dkd)
