DPRD Kota Palembang Sampaikan Pandangan atas LKPJ 2024, Ratu Dewa Siap Tindaklanjuti
Palembang, bidiksumsel.com – Wali Kota Palembang Ratu Dewa menghadiri Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan II DPRD Kota Palembang, yang membahas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2024, Selasa (8/4/2025).
Rapat yang digelar di gedung DPRD Kota Palembang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Hidayat, dan dihadiri perwakilan delapan fraksi: Nasdem, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PDIP, PAN, dan PKB.
Dalam pandangan umum yang disampaikan, masing-masing fraksi memberikan kritik konstruktif dan masukan terhadap kinerja Pemerintah Kota Palembang selama tahun 2024. Beberapa isu strategis yang disoroti antara lain:
- Penanganan banjir yang dinilai masih perlu peningkatan.
- Penataan parkir di wilayah kota yang belum optimal.
- Perbaikan dan pemeliharaan lampu jalan.
- Evaluasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kerap memicu keluhan masyarakat.
Meski demikian, DPRD juga mengapresiasi sejumlah capaian penting, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keberhasilan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ratu Dewa: “Seluruh Masukan Akan Segera Ditindaklanjuti”
Menanggapi pandangan fraksi, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa semua kritik dan masukan tersebut akan segera dibahas secara mendalam bersama organisasi perangkat daerah (OPD), badan, dan unit kerja terkait.
“Ini merupakan tanggapan dari penyampaian LKPJ kemarin dari fraksi-fraksi, tinggal pendalamannya dari OPD dan unit kerja lain,” ujarnya.
Ratu Dewa juga meminta seluruh pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkot Palembang wajib hadir langsung dalam rapat lanjutan pembahasan bersama komisi-komisi DPRD.
“Berikan penjelasan sedetail-detailnya terkait pembahasan di komisi-komisi nanti. Saya kira itu respon kita hari ini,” katanya menegaskan.
Ratu Dewa menyambut baik seluruh masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi sebagai bentuk pengawasan legislatif yang sehat demi kemajuan Kota Palembang.
“Semua pandangan, baik itu masukan maupun kritik, bernilai positif. Ini akan jadi bahan evaluasi dan masukan bagi saya dan Wakil Wali Kota,” tutupnya.
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas publik dalam pemerintahan daerah. Evaluasi atas LKPJ bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan. (rd)
