Muba  

Media Didesak Tampilkan Bukti, Bukan Sekadar Opini! Ini Respons Advokat soal Kasus H Sapari

fhoto : ist

Media Harus Bertanggung Jawab, Bukan Sekadar Melempar Tuduhan Tanpa Bukti

Muba, bidiksumsel.com – Dunia jurnalistik menuntut kepekaan, keadilan, dan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi. Apalagi bila berita tersebut menyentuh reputasi dan integritas seseorang. Itulah yang kini sedang menjadi sorotan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, terkait pemberitaan salah satu media online mengenai dugaan keterlibatan mantan Kepala Desa Keban I, H Sapari, dalam praktik pengeboran minyak ilegal (illegal drilling). Rabu, 9 April 2025.

Pemberitaan tersebut bahkan menyebut bahwa aparat penegak hukum, seperti Polres Muba dan Polda Sumsel, seharusnya menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap H Sapari. Namun, di balik pernyataan keras itu, publik bertanya: di mana buktinya?

Dua advokat Musi Banyuasin, Jhon Heri, SH dan Ronald Siregar, SH, menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka menilai pemberitaan yang menyeret nama H Sapari lebih condong sebagai pembentukan opini yang tidak sehat, ketimbang berita faktual berbasis investigasi mendalam.

“Jika benar H Sapari terlibat, tunjukkan buktinya! Jangan hanya mengandalkan dugaan tanpa dasar,” tegas Jhon Heri.

Jhon juga menekankan pentingnya investigasi jurnalistik yang mendalam sebelum media melempar informasi ke ruang publik. Jika tidak, berita yang seharusnya mengedukasi justru menjadi senjata yang merugikan orang lain secara personal dan hukum.

Senada, Ronald Siregar menilai tuduhan pelanggaran eksplorasi dan eksploitasi migas tanpa izin serta dugaan TPPU adalah isu hukum yang sangat serius. Tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, pemberitaan ini bisa berbalik menjadi tindakan pencemaran nama baik yang bisa dituntut secara hukum.

“Illegal Drilling dan TPPU bukan tuduhan main-main. Jika tidak terbukti, media yang memberitakan bisa terkena dampaknya secara hukum,” ungkapnya.

Ronald menambahkan bahwa pers memiliki kebebasan, tetapi juga tanggung jawab moral dan hukum. Menyajikan berita tanpa konfirmasi, tanpa dokumen, dan tanpa narasumber resmi, hanya akan memperkeruh opini publik, bukan memberi informasi yang mencerahkan.

Kritik Konstruktif untuk Dunia Pers Lokal

Kasus ini menjadi cermin penting bagi ekosistem media lokal di Sumatera Selatan. Dalam dinamika isu seperti illegal drilling yang memang menjadi persoalan nyata di Musi Banyuasin. akurasi, keseimbangan, dan dasar hukum dalam pemberitaan adalah mutlak.

Kita tidak bisa menafikan bahwa praktik pengeboran ilegal memang nyata dan merusak, bahkan melibatkan oknum dari berbagai unsur. Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk sembarangan menyeret nama orang tanpa proses hukum dan pembuktian yang adil.

Kita butuh media yang tajam, tetapi juga adil. Bukan media yang sekadar sensasional, apalagi menjadikan opini sebagai fakta.

Jurnalisme bukan hanya soal kecepatan dan viralitas, tetapi soal akurasi, etika, dan integritas. Tuduhan terhadap H Sapari, jika tidak disertai bukti valid, seharusnya menjadi alarm bagi media untuk berhati-hati dan bertanggung jawab.

Hukum mengajarkan asas praduga tak bersalah, dan media seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi yang menjaga itu, bukan menggantikan peran jaksa atau hakim dalam “mengadili” melalui tulisan.

Karena ketika kebenaran dipinggirkan demi klik dan trafik, maka di situlah awal kemunduran jurnalistik terjadi. (ari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *