Muba  

Bongkar Skandal! DPRD Muba Diduga Terlibat Penempatan Plt Kadis PMD

fhoto : ist

Aksi Damai Warga Muba : Desakan Netralitas dan Penegakan Hukum di Pemkab Muba

Muba, bidiksumsel.com – Pada Selasa, 25 Juni 2024, ratusan warga Musi Banyuasin yang tergabung dalam DPD Lembaga Aspirasi Nusantara (LAN) menggelar aksi damai. Mereka bergerak menuju sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), yaitu Kantor Pemkab Muba, Sekretariat DPRD Muba, Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba, dan Inspektorat Muba. Aksi ini bertujuan menyampaikan sejumlah tuntutan dan aspirasi masyarakat yang mendesak.

Tuntutan Warga Muba :

1. Netralitas Pj Bupati dalam Pilkada Muba :
– Warga meminta Penjabat (Pj) Bupati Muba agar bersikap netral dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah, terutama dalam menyongsong Pilkada Muba 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.

2. Indikasi Intervensi DPRD Muba :
– Terdapat dugaan bahwa DPRD Muba ikut serta dalam skenario penempatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), RC.

3. Pengusutan Dugaan Korupsi :
– Masyarakat meminta Kejari Muba mengusut tuntas kasus dugaan korupsi terkait publikasi desa dan pembuatan aplikasi SANTAN.

4. Pengawalan Demokrasi Pilkada Muba :
– Masyarakat meminta Pj Bupati dan DPRD Muba agar bersikap bijaksana dalam mengawal proses demokrasi selama Pilkada Muba.

5. Penggantian Plt Kepala Dinas PMD :
– Warga meminta Pj Bupati menunjuk Plt Kepala Dinas PMD yang baru untuk menggantikan RC yang sedang dalam tahap penyidikan dan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan terkait kasus korupsi internet desa.

Dalam orasinya di depan Kantor Pemkab Muba, Ketua DPD LAN, Fitriandi SSos, menegaskan pentingnya netralitas Pj Bupati Muba, Sandi Pahlevi, dalam menjalankan tugasnya.

“Kami meminta sikap tegas dan netralitas Pak Pj Bupati Muba dalam tugas dan tanggung jawabnya untuk menuntaskan Pilkada Muba 2024 yang akan dihadapi pada 27 November 2024 nanti,” ujarnya.

Sementara itu, Riyansyah Putra SH, salah satu warga Musi Banyuasin, berorasi di depan Kantor DPRD Muba. Ia menuntut klarifikasi terkait penunjukan RC sebagai Plt Kadis PMD oleh Pj Bupati Muba.

“Kami mempertanyakan kepada DPRD Muba, apakah ada koordinasi dari Pj Bupati Muba terkait penunjukan RC sebagai Plt Kadis PMD Muba? Kami minta klarifikasi dari DPRD Muba,” tegasnya.

Satoto Waliun, seorang aktivis dari Muba, juga menyuarakan tuntutannya. Ia meminta Pj Bupati Muba untuk menunjuk Plt Kepala Dinas PMD yang baru, menggantikan RC yang sedang dalam tahap pemeriksaan oleh Kejati Sumsel.

“Kami minta Pj Bupati Muba agar menunjuk Plt Kadis PMD baru untuk menggantikan RC, karena RC ini masih dalam tahap penyidikan dan penyelidikan Kejati Sumsel terkait kasus korupsi internet desa,” jelasnya.

Aksi DPD LAN bersama warga Muba mendapat tanggapan dari Wakil Ketua I DPRD Muba, Jon Kenedi. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dan rapat untuk membahas permasalahan yang disampaikan oleh warga.

“Kami minta waktu dan kami akan berkoordinasi untuk rapat membahas permasalahan yang disampaikan warga Muba ini,” jelas Jon Kenedi.

Setelah dari DPRD Muba, massa aksi bergerak menuju Kejari Muba. Salah satu aktivis, Sujarnik, menyampaikan laporan kepada Kejari Muba. Ia meminta pihak kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus publikasi desa dan pembuatan aplikasi SANTAN.

“Kami datang ke sini untuk menyampaikan laporan kepada Kejari Muba agar mengusut tuntas kasus publikasi desa yang dikelola mitra desa dan pembuatan aplikasi SANTAN,” ungkap Jarnik.

DPD LAN bersama warga Muba menegaskan bahwa aksi mereka akan terus berlanjut sampai tuntutan mereka dipenuhi. Aksi ini mencerminkan semangat dan komitmen warga Muba untuk mendapatkan transparansi dan keadilan dari pemerintah daerah. Mereka berharap, dengan adanya aksi ini, pihak-pihak terkait akan segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan.

Aksi damai ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Muba dan DPRD Muba untuk lebih transparan dan bertindak adil dalam menjalankan tugas mereka. Dengan begitu, proses Pilkada Muba 2024 bisa berjalan dengan lancar dan demokratis, serta kasus-kasus korupsi yang ada bisa diusut tuntas demi kebaikan bersama. (ari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *