Palembang, bidiksumsel.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo, mengapresiasi upaya cepat dan tanggap yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Walikota Palembang, Ratu Dewa, dalam menekan angka stunting di kota tersebut. Prestasi ini menunjukkan bahwa Palembang menjadi salah satu dari tiga kota dan kabupaten di Indonesia yang menyiapkan duta Generasi Berencana (GenRe) terbanyak untuk mengkampanyekan kesiapan wanita dalam pernikahan hingga menjalani kehidupan berumah tangga.
“Palembang sangat peduli dalam menekan angka stunting melalui kegiatan pembinaan duta GenRe dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Tidak hanya itu, Tim Pendamping Keluarga (TPK) se-Kota Palembang hadir dalam jumlah terbanyak. Ini membuktikan bahwa Pj Walikota sangat fokus dalam menindaklanjuti agar anak dan calon ibu yang siap berumah tangga tidak mengalami stunting,” jelas Hasto Wardoyo saat berinteraksi dengan kader GenRe dan tim PKK di Tasik pada Selasa (21/5/2024).
Hasto Wardoyo juga menyoroti masalah usia pernikahan dan pernikahan dini yang perlu diselamatkan. Pernikahan dini bisa menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga, bahkan berujung pada perceraian dan gizi buruk. Oleh karena itu, kampanye kesiapan menikah dan penundaan usia pernikahan menjadi bagian penting dalam program penurunan angka stunting.
Dalam kesempatan yang sama, Pj Walikota Palembang, Ratu Dewa, menjelaskan pencapaian indikator makro Pemerintah Kota Palembang. Luas wilayah Palembang adalah 352,51 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.729.546 jiwa. Tingkat kemiskinan pada tahun 2022 tercatat sebesar 10,48%, dan pada tahun 2023 turun menjadi 10,22%, menunjukkan penurunan sebesar 0,26%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 79,47 pada tahun 2022 menjadi 80,02 pada tahun 2023, mengalami kenaikan sebesar 0,55%. Namun, laju pertumbuhan ekonomi sedikit menurun dari 5,25% pada tahun 2022 menjadi 5,12% pada tahun 2023. Inflasi pada Maret 2024 tercatat 2,90% dan naik menjadi 2,97% pada April 2024. Jumlah balita stunting turun dari 414 pada Maret 2024 menjadi 408 pada April 2024.
Ratu Dewa menyatakan kebanggaannya bahwa Kota Palembang terpilih menjadi daerah kunjungan BKKBN RI. “Percepatan Penurunan Angka Stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus kita dukung bersama-sama. Pemerintah Kota Palembang memiliki banyak inovasi dalam rangka pencegahan stunting, antara lain:
1. DPPKB bekerja sama dengan para OPD se-Kota Palembang memberikan bantuan berupa telur untuk anak-anak yang berisiko terkena stunting sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Pelayanan KB yang sebelumnya dilakukan di fasilitas kesehatan kini juga bekerja sama dengan rumah sakit swasta dan pemerintah.
3. Pemberian informasi stunting melalui video edukasi oleh DPPKB Kota Palembang.
Ratu Dewa menekankan bahwa penanganan stunting memerlukan keterlibatan banyak pihak dan aspek yang berkelanjutan, termasuk aspek kesehatan, keluarga, dan perilaku. Intervensi spesifik dan terpadu dari semua pemangku kepentingan diperlukan untuk percepatan penurunan stunting.
“Saya ingat betul pesan Bapak Wakil Presiden pada Acara Rakernas tahun lalu. Beliau menekankan peran BKKBN RI sebagai aktor sentral dalam membangun ketahanan keluarga Indonesia harus kembali digemakan. Selama lebih dari 50 tahun, BKKBN telah mengedukasi dan memandu masyarakat tentang pentingnya kependudukan dan keluarga berencana. Keberhasilan program keluarga berencana nasional yang diakui dunia adalah bukti nyata dari peran strategis BKKBN. Meski zaman berkembang pesat, BKKBN tetap menjadi garda terdepan dengan memperkuat perannya melalui kemitraan strategis dengan aktor-aktor penting lainnya,” jelasnya.
Dalam upaya pengoptimalan Program Bangga Kencana dan penurunan stunting di Kota Palembang, Ratu Dewa berharap Kepala BKKBN RI dapat membantu beberapa hal:
1. Pembangunan Balai Penyuluhan KB di Kota Palembang. Dari 18 kecamatan, baru ada 8 balai penyuluhan. Kekurangan ini diharapkan dapat direalisasikan sesuai dengan usulan.
2. Pengadaan Mobil Pelayanan KB dan Mobil Penerangan KB. Saat ini, Dinas KB Kota Palembang hanya memiliki 2 unit mobil pelayanan yang tidak optimal untuk operasional di lapangan.
3. Pengembalian 11 tenaga PPPK Kota Palembang yang sebelumnya merupakan tenaga Non-PNSD Kota Palembang dan telah lebih dari 15 tahun mengabdi, namun kini ditempatkan di Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin.
4. Bantuan alat kesehatan laparoscopy untuk RS Pusri guna mengoptimalkan pelayanan KB MOW dan MOP di Kota Palembang.
Dengan berbagai program dan inovasi yang dijalankan, Pemerintah Kota Palembang berkomitmen untuk terus menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kampanye yang gencar dan kerjasama yang erat dengan BKKBN dan berbagai stakeholder lainnya diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. (red)
