PMI dan DLH Palembang Perkuat Kolaborasi Donor Darah, Jawab Krisis Stok yang Masih Defisit
Palembang, bidiksumsel.com – Kota Palembang tengah menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan darah bagi masyarakat. Tingginya permintaan darah di berbagai rumah sakit belum sepenuhnya mampu diimbangi oleh ketersediaan stok yang ada, sehingga memerlukan langkah nyata dan kolaboratif lintas sektor.
Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait penyelenggaraan kegiatan donor darah secara rutin dan berkelanjutan. Penandatanganan MoU berlangsung di Kantor DLH Kota Palembang, Jalan Sukarela Km 7, Senin (22/12/2025).
Ketua PMI Kota Palembang, Dewi Sastrani, SAg, mengungkapkan bahwa kondisi stok darah di Palembang saat ini masih jauh dari ideal. Berdasarkan data PMI, kebutuhan darah di Kota Palembang mencapai sekitar 7.000 kantong setiap bulan, sementara kemampuan pemenuhan baru berada di kisaran 5.000 kantong.
“Artinya, setiap bulan kita masih mengalami kekurangan sekitar 2.000 kantong darah. Ini bukan angka kecil, karena darah adalah kebutuhan vital yang sangat menentukan keselamatan pasien di rumah sakit,” tegas Dewi dalam sambutannya.
Menurut Dewi, kekurangan stok darah berpotensi berdampak langsung pada pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien dengan kondisi darurat, ibu melahirkan, penderita penyakit kronis, hingga korban kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, PMI Palembang terus melakukan berbagai terobosan dengan melibatkan instansi pemerintah, swasta, komunitas, dan elemen masyarakat lainnya.
Kerja sama dengan DLH Kota Palembang dinilai sebagai langkah strategis karena memiliki potensi besar dalam penyediaan pendonor darah tetap. Dewi menekankan bahwa MoU ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wujud nyata komitmen kemanusiaan.
“MoU ini adalah bentuk komitmen bersama untuk menumbuhkan budaya peduli sesama. Kami mengapresiasi DLH Kota Palembang yang berinisiatif menjadikan donor darah sebagai agenda rutin, bukan hanya kegiatan insidental,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, PMI berharap kegiatan donor darah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dapat terjadwal dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan. Dengan demikian, donor darah tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi gerakan kemanusiaan yang berdampak langsung.
“Setiap kantong darah memiliki arti besar. Satu tetes darah yang diberikan hari ini bisa menjadi harapan hidup bagi pasien yang sedang berjuang untuk sembuh,” tambah Dewi.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Akhmad Mustain, menyampaikan bahwa pada kegiatan donor darah yang dirangkaikan dengan penandatanganan MoU tersebut, sebanyak 65 personel DLH turut berpartisipasi. Menurutnya, keterlibatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata DLH terhadap misi kemanusiaan PMI.
Ia mengakui bahwa kebutuhan darah di Palembang memang cukup tinggi, sementara ketersediaannya masih terbatas. Kondisi ini, kata Mustain, tidak bisa hanya dibebankan kepada PMI semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“DLH Kota Palembang memiliki sekitar 1.500 personel. Jika ini digerakkan secara konsisten, misalnya donor darah setiap dua atau tiga bulan sekali, maka dampaknya akan sangat signifikan bagi ketersediaan stok darah di Palembang,” jelasnya.
Mustain menegaskan bahwa DLH berkomitmen menjadikan donor darah sebagai agenda rutin internal, sekaligus mengajak seluruh pegawai untuk memiliki kesadaran kemanusiaan yang tinggi. Menurutnya, aksi donor darah tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan pendonor itu sendiri.
“Semoga kerja sama ini bisa membantu mengatasi kekurangan stok darah di Kota Palembang. Kami ingin donor darah menjadi budaya, bukan sekadar kegiatan sesaat,” pungkasnya.
Dengan ditandatanganinya MoU antara PMI dan DLH Kota Palembang, diharapkan terbangun ekosistem donor darah yang berkelanjutan, sehingga kebutuhan darah masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Kolaborasi ini sekaligus menjadi contoh sinergi konkret antara lembaga kemanusiaan dan pemerintah daerah dalam menjawab persoalan kesehatan publik yang krusial. (dkd)
