Pemkot Prabumulih Kawal Inflasi Jelang Ramadhan, Perkuat Koordinasi Tekan Kenaikan Harga
Prabumulih, bidiksumsel.com – Pemerintah Kota Prabumulih terus berupaya menjaga stabilitas perekonomian daerah jelang bulan suci Ramadhan 2025. Melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah (24/2/2025) yang digelar secara virtual dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemkot Prabumulih memperkuat langkah strategis guna menekan laju inflasi.
Rapat yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, Komjen Pol. Tomsi Tohir, ini diikuti oleh unsur kementerian, lembaga, Forkopimda, serta kepala daerah se-Indonesia. Pemerintah Kota Prabumulih diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Drs. Amilton, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari perwakilan OPD, BPS, Polres, dan instansi terkait lainnya.
Inflasi Jelang Ramadhan Meningkat
Dalam paparannya, Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, M. Habibullah, menyebutkan bahwa tingkat inflasi pada minggu ke-3 Februari 2025 mencapai 0,76% secara month-to-month (m-to-m), dengan inflasi tahunan sebesar 0,95%.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama kenaikan harga, terutama menjelang Ramadhan yang akan dimulai pada awal Maret 2025.
“Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan masyarakat terhadap bahan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan gula,” ujar Habibullah.
Potensi Lokal Jadi Penopang
Sekretaris TPID Prabumulih, Drs. Amilton, menegaskan bahwa Kota Prabumulih memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk menekan laju inflasi.
“Kami terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal seperti beras, ikan, dan sayuran sebagai upaya menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga,” kata Amilton.
Strategi Tekan Inflasi
Pemerintah Kota Prabumulih telah menyusun sejumlah langkah strategis, di antaranya:
– Memperkuat kerja sama dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan beras dan bahan pokok lainnya.
– Optimalisasi pasar murah dan operasi pasar di berbagai titik strategis.
– Pengawasan ketat terhadap distribusi barang dan penimbunan stok pangan.
– Peningkatan koordinasi antar OPD dalam memonitor harga di pasar melalui Sistem Informasi Harga Pangan (SIHP).
Kolaborasi dengan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Pemkot Prabumulih juga melibatkan pelaku usaha, distributor, dan masyarakat dalam upaya pengendalian inflasi. Masyarakat diajak berperan aktif dalam melaporkan kenaikan harga yang tidak wajar melalui kanal pengaduan resmi.
“Pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kami berharap masyarakat ikut memantau harga di pasar agar tidak ada penimbunan atau permainan harga,” ujar Amilton.
Komitmen Pemkot Prabumulih
Dengan koordinasi yang solid bersama TPID, Pemkot Prabumulih berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan bahan pokok tetap terjangkau selama Ramadhan.
“Kami akan terus memantau perkembangan harga dan mengambil langkah cepat jika ada lonjakan yang signifikan,” tutup Amilton.
Masyarakat Diharapkan Aktif Melapor
Pemerintah Kota Prabumulih mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan kenaikan harga yang tidak wajar melalui hotline TPID dan layanan pengaduan di aplikasi Lapor! (tinus)
