BPK Periksa LKPD Prabumulih 2024, Sekda : Kami Siap Transparan dan Akuntabel!
Prabumulih, bidiksumsel.com – Pemerintah Kota Prabumulih menunjukkan komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menghadiri Entry Meeting Audit Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Lantai I Kantor Pemerintah Kota Prabumulih, Senin (24/2/2025), dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, H. Elman, ST, MM, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah Awal Audit Keuangan Daerah
Entry meeting ini menjadi langkah awal proses audit yang dilakukan BPK untuk memastikan laporan keuangan Pemkot Prabumulih sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Ketua BPK Perwakilan Sumsel, Linda Rianga Ritonga, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membahas rencana dan mekanisme pemeriksaan awal terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
“Audit ini merupakan bentuk pengawasan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel,” ujar Linda.
Komitmen Pemkot Prabumulih
Dalam sambutannya, H. Elman, ST, MM, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih siap bekerja sama penuh dalam proses audit ini.
“Kami mendukung penuh proses audit ini sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Kami berharap hasil audit ini menjadi bahan evaluasi demi peningkatan tata kelola keuangan di masa depan,” ujar Elman.
Tim Audit BPK Turun Lapangan
Tim audit yang dipimpin oleh Dwiputro Raharjo bersama Ketua Sub Tim Rina Utami dan anggota tim, seperti Susi Megawati, Hastian Suhastaman, Intan Khrisna, dan Chosyatillah, akan melakukan pemeriksaan selama beberapa minggu ke depan.
Proses audit ini melibatkan seluruh OPD, camat, dan kepala bagian di lingkungan Pemkot Prabumulih.
Target WTP Kembali Diraih
Pemerintah Kota Prabumulih menargetkan agar hasil audit tahun ini kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Dengan kerja sama dan transparansi, kami optimis bisa mempertahankan predikat WTP sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambah Elman.
Evaluasi dan Transparansi
Entry meeting ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara BPK dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang baik.
Melalui proses audit ini, diharapkan setiap OPD di lingkungan Pemkot Prabumulih dapat memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat. (tinus)
