Pemkot Prabumulih Bersama Mendagri Bahas Pengendalian Inflasi dan Pengawasan Perizinan
Prabumulih, bidiksumsel.com – Pemerintah Kota Prabumulih yang dipimpin oleh Penjabat Wali Kota Prabumulih, H. Elman, ST, MM, bersama Asisten III Drs. Amilton dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara daring melalui Zoom Meeting.
Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Prabumulih pada Selasa (04/02/2025) dan juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan terkait kerja sama dalam pengawasan perizinan daerah yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi. Selain itu, pengawasan perizinan juga menjadi fokus utama guna memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Inflasi Jadi Fokus Utama, Harga Barang Harus Terkendali
Dalam paparannya, Mendagri menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan prioritas utama pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tito juga menyoroti pentingnya distribusi barang yang lancar serta pengendalian harga yang efektif di daerah.
“Kita harus terus memperkuat koordinasi dalam upaya pengendalian inflasi. Pastikan distribusi barang tetap lancar, harga-harga terkendali, serta kebijakan ekonomi daerah selaras dengan strategi nasional,” tegas Tito Karnavian.
Lebih lanjut, Tito juga mengingatkan bahwa pengawasan perizinan daerah harus dilakukan secara ketat guna menghindari adanya penyimpangan yang dapat berdampak pada ketidakstabilan ekonomi daerah.
BPS Ungkap Penyebab Utama Inflasi Januari 2025
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan laporan terbaru mengenai inflasi pada Januari 2025. Ia mengungkapkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi dengan andil sebesar 1,07 persen secara tahunan (year on year).
Beberapa komoditas yang paling berkontribusi terhadap inflasi adalah minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), dan cabai rawit. Lonjakan harga pada beberapa komoditas ini dinilai sebagai faktor utama yang membuat daya beli masyarakat melemah.
Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengendalikan harga barang dan mengurangi dampak inflasi terhadap masyarakat.
“Saya minta pemerintah daerah segera merespons kenaikan harga dengan melakukan operasi pasar, memastikan distribusi bahan pokok tetap lancar, dan memantau spekulan yang mempermainkan harga,” ujar Tito.
Dengan adanya rakor ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid, sehingga inflasi dapat dikendalikan dengan baik, dan pengawasan perizinan semakin transparan serta bebas dari praktik korupsi. (tinus)
