Home Nasional RDP Dengan Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas, ESP Minta BMKG Evaluasi RKA...

RDP Dengan Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas, ESP Minta BMKG Evaluasi RKA K/L Tahun 2024

fhoto : Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Gerindra Ir. H. Eddy Santana Putra,MT (ESP) saat menyampaikan pendapat saat RDP dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala BNPP/Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi di Gedung Nusantara DPR RI pada Selasa, (29/08/2023)/SS Ist

Jakarta, bidiksumsel.com – Terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun 2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2024 BMKG, dan BNPP/Basarnas dalam Nota Keuangan TAPN Tahun 2024, Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Gerindra Ir. H. Eddy Santana Putra,MT (ESP) meminta BMKG agar mengevaluasi RKA-K/L pada perencanaannya dalam Nota Keuangan TAPN Tahun 2024.

Pasalnya, ESP menilai rencana, realisasi hingga terjadi deadlock yang terjadi pada RKA-K/L BMKG disebabkan perencanaan dan realisasi pada tahun sebelumnya tidak seindah yang direncanakan.

Hal tersebut disampaikan ESP saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala BNPP/Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi di Gedung Nusantara DPR RI pada Selasa, (29/08/2023).

“Ibu (Dwikorita Karnawati) tadikan memaparkan, dari dulu juga begitu, deadlock kan gitu. 959 Miliar, padahal realisasi ibu bmkg itu kesana deadlock tapi jika dilihat dari tahun sebelumnya masih lebih banyak, contoh tahun 2021 ada lebih 440 miliar, tahun 2022 ada 400 miliar lebih juga, makanya anggaran BMKG ini cenderung turun, turun dan turun,” ulasnya.

Karena hal tersebut kata ESP, mungkin waktu pembahasan dengan Bappenas itu, dari 2,9 terus 2,8 dan sekarang 2,7. “Jadi sekarang ini deadlock nya dimana gitu, sedangkan sudah dikasih tapi ternyata tidak seindah realisasinya gitu, jadi saya pikir ibu evaluasi lagi gimana gitu, dimana macetnya gitu, dimana sisa anggaran itu berlebih gitu, dimana yang banyak,” terangnya.

ESP menambahkan, dari perencanaan persentase yang disampaikan Kepala BMKG. Dirinya mengaku persentase yang disampaikan tadi cukup bagus. “Ada belanja pegawai ada di 27% perencanaan, ada belanja barang, modal di 78%, itu sudah bagus tapi masih juga lebih dibelanjanya, belanja barang dan belanja modal, nah itu,” ujarnya menjelaskan.

Untuk itu sambung ESP, dirinya meminta agar RKA-K/L Tahun 2024 BMKG harus dievaluasi. apakah rencana pembelian tidak bisa direalisasikan. “Dulu juga pernah ada kan masalah barang luar yang gimana gitu (hingga tidak bisa direalisasikan), jadi ini mohon penjelasan juga, kalau ga bisa langsung, tertulis juga silakan, karena ini harus diselesaikan dari rencana, realisasi hingga deadlock gitu,” pungkasnya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here