Bahas Alokasi Anggaran Masing-masing Unit Eselon I K/L Dalam RAPBN TA 2024, Komisi V DPR RI RDP Dengan Dirjen Perumahan dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Jakarta, bidiksumsel.com – Dalam rangka pembahasan alokasi Anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2024, Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perumahan dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR di Gedung Nusantara DPR RI. Kamis, (07/09/2023).
Dalam pembahasan tersebut, mulanya Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi Gerindra Ir. H. Eddy Santana Putra,MT (ESP) mengapresiasi atas semua capaian yang dilakukan Kepala Balai baik di Dirjen Perumahan maupun Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR terhadap pekerjaan yang dilakukan di Dapil Sumsel 1 dan Dapil Sumsel 2.
Namun, setelah ia mendengar persentasi terkait anggaran program padat karya yang berkurang, dirinya mengusulkan agar alokasi anggaran program padat karya dapat disamakan seperti tahun 2023.
“Tadi disampaikan teman-teman (Dirjen Perumahan dan Dirjen Sumber Daya Air) program padat karya itu, saya usulkan setidak-tidaknya sama dengan tahun yang lalu, kalau lihat ini kecewa melihat (persentasi) anggarannya seperti ini karena tidak mungkin sama dengan yang tahun lalu, oleh karena itu mohon di bicarakan, didiskusikan ditingkat elit SDA, Perumahan itu, baik itu BSPS atau yang lainnya, bicarakan dengan pak Menteri, pak Menteri sebetulnya sudah mengiyakan waktu pertama ketemu disini untuk membicarakan anggaran tahun 2024,” jelasnya.
Terkait timeline, ia meminta agar terakhir setelah ada pengusulan-pengusulan, dan verifikasi, ada SK Menteri. Ia berharap, tidak lewat dari bulan Desember.
“Kalau bisa 31 November itu selesai, ditarik mundur saja gitu, 31 November itu SK Menteri, jadi kami bisa ada oleh-oleh juga di Masyarakat, owh ini sudah ada itu BSPS-nya yang diusulkan walaupun belum dikerjakan ditahun 2023, di 2024 ini sudah ada kepastian,” ujarnya.
Mengenai Sumber Daya Air, ia menambahkan, ada beberapa kegiatan di Sumsel, seperti di bendungan 3 diaji mendekati penyelesaian, bendungan yang besar dengan anggaran triliunan namun multiyear.
“Saya mohon maaf juga ini, kepala balai janji mau meninjau kesana tapi sampai sekarang belum, emang bukan di Dapil saya langsung tapi agak jauh sampai 7 jam perjalanan, namun akan saya sempatkan direses nanti juga mohon dukungan dari pak dirjen kami akan meninjau kesana,” ujarnya.
“Ada juga Danau Teloko di Kabupaten OKI juga saya belum tau ini, belum pernah melihat langsung. Terus urusan bendungan, danau dan embung Unsri ini besok kami akan kesana, jangan sampai melihat embung ini kering airnya pak, embung ini saya dengar ada pintu-pintu yang harus diperbaiki, karena saat ini musim kemarau dan itu salah satu simber air baku untuk komplek Unsri,” tambahnya.
Selanjutnya ia menerangkan mengenai pengendalian banjir di kota Palembang, dirinya meminta Kepala balai dan dirjen Sumber Daya Air, untuk pompa Sungai bendung itu sudah bagus, ada 6 pompa walaupun overdesain tapi yang jadi masalah adalah sungainya belum dinormalisasi.
“Karena belum dinormalisasi, jadi Kembali seperti itu lagi karena tidak ada pekerjaan normalisasi atau rehabilitasi Sungai bendungnya primer dari sistim bendung, waktu sama pak Menteri beliau menjanjikan (normalisasi) tapi didahulukan Sungai sekanak lambidaro yang menurut saya hanya untuk keindahan saja, untuk keindahan kota, untuk rekreasi tapi manfaatnya lebih besar di Sungai bendung untuk pengendalian banjir, ini mohon diperhatikan,” ulasnya.
Masalah Food Estate, dirinya menilai ada peran PUPR bagian Sumber Daya Air yang dilaksanakan di Kalimantan. Ia meminta ahli-ahli rawa yang ada di PUPR itu berbicara bahwa food estate itu tidak mungkin berhasil dalam jangka 1 tahun.
“Tanam sekarang atau buat primer skunder atau pintu-pintu airnya tapi kalau dirawa pasang surut kendalanya banyak, ada handycatnya gitu, antara lain keasaman tinggi, kemudian dekat muara saliditas tinggi, air laut itu masuk, kemudian juga ada zat besi disitu, karena itu hal ini tidak mudah, harus ada waktu untuk mencucinya, ada proses plasing licing disitu, nah itu harus dijelaskan itu. Jadi Ketika ada yang bilang gagal, itu tidak gagal dikalimantan itu, tapi perlu waktu lagi,” pintanya.
Lantaran tersebut, ia membandingkan didaerah Kabupaten Banyuasin yang membutuhkan belasan tahun agar berhasil. “Katakanlah ada teknologi mutakhir, saya kira butuh 5 tahun itu baru bisa berhasil, jadi saya mohon ini ahli rawanya ini disampaikanlah karena saya sudah sampaikan ga mungkin 1 tahun langsung panen raya disitu,” paparnya.
Mengenai kapan waktu untuk dibuka Food Estate, dirinya berpandangan sekarang adalah waktunya karena itu dibutuhkan untuk ketahanan pangan kedepan. “Karena kalau rawa itu masa depan, waktu sekolah itu irigasi masa lalu, bukan berarti kita tinggalkan irigasi. Rawa itu banyak sekali pak, luas lahannya di Indonesia, jadi ini masa depan ketahanan pangan kita ada dirawa, mulailah dari sekarang kita buka,” tandasnya.
Terakhir dirinya meminta, masalah banjir soal sistim buah itu mohon ditinjau, sistim buah ini terakhir sungainya, salurannya mengalir kekomplek pusri. “Saya sudah ajukan audiensi ke dirut pusri untuk menyampaikan hal ini, mohon pusri itu membantu juga karena didekat pusri itu ada lahan yang sudah dibebaskan, bisa dibangun saluran, kalau ada kordinasi bukan tidak mungkin pusri membangunnya. nanti pak balai sama saya ke pusri, kita bicarakan dan diskusikan dengan Camat, lurah, dan Masyarakat pemerhati banjir disana sudah ingin bersama-sama saya datang kekomplek pusri, kalau itu tidak dilakukan, tidak akan selesai masalah banjir di sistim buah itu pak,” pungkasnya mengakhiri. (red)
