Palembang, bidiksumsel.com – Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok di akhir tahun, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan melakukan penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung pada 22 Oktober 2025, dan menjadi salah satu langkah strategis memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, MH, bersama Sekda Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, SKM, MKM. Selain kerja sama di tingkat provinsi, kolaborasi juga diperkuat oleh pemerintah kabupaten/kota di Sumsel, seperti Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Rawas.
Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Bambang Pramono serta Kepala Perwakilan BI Sumbar M. Abdul Majid Ikram sebagai mitra strategis TPID.
Dalam sambutannya, Edward Candra menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pasokan pangan.
“Kerja sama ini bukan sekadar seremoni, tetapi wujud nyata komitmen bersama untuk memperkuat ketersediaan pasokan, pengendalian inflasi, dan membangun konektivitas ekonomi antar daerah,” tegas Edward.
Bidang kerja sama yang disepakati mencakup sektor strategis seperti :
– Ketahanan pangan
– Perdagangan dan investasi
– Pariwisata dan kebudayaan
– Kelautan dan perikanan
– Pengendalian inflasi & stabilisasi harga
Kerja sama ini juga menjadi implementasi strategi nasional pengendalian inflasi 4K, yaitu :
- Keterjangkauan Harga
- Ketersediaan Pasokan
- Kelancaran Distribusi
- Komunikasi Efektif
Kepala BI Sumsel, Bambang Pramono, menyampaikan apresiasi atas langkah TPID Sumsel dan Pemprov Sumbar yang dianggap relevan dengan kondisi terkini inflasi daerah.
Berdasarkan data BI :
– IHK Sumatera Selatan September 2025 tercatat 3,44% (yoy)
Masih dalam sasaran inflasi nasional.
Namun dua komoditas penyumbang inflasi terbesar masih berasal dari :
- Cabai merah
- Bawang merah
Sementara itu, Sumatera Barat merupakan salah satu produsen bawang merah terbesar di Sumatera dan memiliki surplus produksi yang dapat menopang kebutuhan pasar Sumsel.
Kiriman Perdana : 14 Ton Bawang Merah untuk Palembang
Sebagai tindak lanjut nyata, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (Business to Business / B2B) antara distributor Palembang dan Kabupaten Solok.
Sebanyak 14 ton bawang merah dikirim dari Kabupaten Solok menuju Pasar Induk Jakabaring, Palembang.
Pengiriman perdana ini dilepas langsung oleh :
- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Imran Syahrial
- Asisten II Kota Palembang, Isnaini Madani
- Kepala Perwakilan BI Sumsel, Bambang Pramono
Distribusi terintegrasi ini diharapkan mampu memperkuat keamanan pasokan dan meredam gejolak harga bawang merah yang selama ini terjadi di Sumatera Selatan.
Sinergi Berkelanjutan Menuju Stabilitas Ekonomi
Sekda Sumbar, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa keberlanjutan kerja sama ini menjadi kunci keseimbangan distribusi dan harga pangan antarprovinsi.
“Stabilitas harga bahan pokok adalah keharusan untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
BI Sumsel juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah agar inflasi tetap terkendali pada level yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.
“Bank Indonesia siap bersinergi agar inflasi tetap dalam sasaran dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tutup Bambang.
Dampak Positif yang Diharapkan
– Pasokan bawang merah stabil → harga lebih terjangkau
– Petani Sumbar dapat pasar lebih luas
– Efek ekonomi merata dan saling menguatkan
– Distribusi pangan antarprovinsi semakin efisien
– Inflasi pangan berpotensi turun secara terkendali
Upaya ini menunjukkan bahwa kerja sama antar daerah adalah solusi efektif dalam menghadapi gangguan rantai pasok dan tantangan ekonomi global. (dkd)
