Home Sumsel Muba Terkait Penundaan Pelantikan Pj Bupati Muba, Ini Kata Pakar Komunikasi Politik

Terkait Penundaan Pelantikan Pj Bupati Muba, Ini Kata Pakar Komunikasi Politik

fhoto : Pakar Komunikasi Politik, Dr.H.Rahidin H.Anang.,MS/(bidiksumsel.com/dkd)

Palembang, bidiksumsel.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) hingga saat ini masih menunda pelantikan Pejabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba). Hal ini di tanggapi Pakar Komunikasi Politik Dosen Ilmu Komunikasi yang sekaligus tokoh masyarakat Muba,┬áDr.H.Rahidin H.Anang.,MS.

“Setelah saya mengkaji dan melihat undang undang ternyata pejabat ditetapkan oleh Presiden atas usul Gubernur dari kabupaten yang bersangkutan dan pertimbangan DPRD setempat,” ungkap Rahidin Anang. Selasa, (24/05/2022).

Lanjut kata Rahidin Anang, jika di lihat undang-undang ada benarnya Gubernur Sumsel apakah tidak mau melantik atau menunda itu adalah wewenang Gubernur.

“Artinya Pejabat Bupati Muba itu harus mendapat rekomendasi dari Gubernur Sumsel,” katanya.

Dalam undang-undang tenyata memang pejabat bupati itu disarankan pernah menduduki jabatan struktural dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya 4B dan selama 3 tahun berakhir memiliki kinerja yang baik.

Gubernur tidak bisa langsung disalahkan. Jika gubernur tidak mau melantik, hanya menyerahkan SK Plh, karena ternyata tidak tahu apa isi sesungguhnya kasus yang terjadi yang menjadi polemik persoalan Pj Bupati Muba.

“Gubernur itu, menurut saya yang paling penting dalam konteks ini harus berpegang teguh pada undang undang nomor 10 tahun 2016 dan beliau juga harus mengusulkan orang yang benar benar memenuhi persyaratan dari undang undang. tidak mengedepankan hak pribadi, usulan dari Gubernur orang yang pantas layak cocok untuk menjabat menjadi Bupati Muba,” paparnya.

Tambah rahidin, jika dilihat dari aturan main yang ada, memang ada klausul Mendagri itu tetap boleh menetapkan pejabat Bupati atau Walikota, yang artinya Gubernur punya wewenang dan hak mempertanyakan ini.

“Persoalan sekarang apakah Gubernur mempertahankan undang undang nomor 10 tahun 2016 bahwa pejabat Musi Banyuasin itu harus atas rekomendasi Gubernur Sumsel dari kabupaten yang bersangkutan dan dari pertimbangan DPRD Muba,” ulasnya.

Menurut Rahidin, ini suatu perjuangan yang luar biasa jangan sampai teman-teman mengangkangi aturan karena semua punya aturan punya undang undang.

“Saya memberikan motivasi saran kepada Gubernur Sumsel bahwa ada salah satu contoh Gubernur di Indonesia yakni Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mahzi beliau berani tidak melantik Pj Bupati yang bukan rekomendasi dari Gubernur, kenapa kita tidak berani saya kira ini menyangkut masalah sikap,” jelasnya.

Jika memang Gubernur tidak mau melantik atau punya pertimbangan lain, setelah Rahidin mengkaji beberapa item dan undang undang yang berlaku. Wajar ternyata Gubernur Sumsel punya hak untuk merekomendasikan pejabat, siapa yang pantas untuk menjadi pejabat Bupati Muba.

“Untuk pertimbangan dalam menentukan Pejabat Bupati ataupun Walikota, saya kira Gubernur lebih banyak tau SDM yang ada di daerah, saya lebih yakin kepada Gubernur untuk mengusulkan orang yang layak pantas dan tepat dan punya persyaratan untuk menjabat sebagai Bupati atau pun Walikota,” katanya.

Dengan catatan Gubernur benar benar menghindari persoalan yang namanya KKN, akan ajukan orang yang betul betul profesional persyaratan nya cukup, menguasai kondisi politik di daerah tersebut, Kenegeriannya bagus dan bahwa Pejabat Bupati maupun Walikota itu tidak ada keinginan untuk mencalonkan diri kedepan.

“Yang ketiga saya kira pejabat Bupati atau Walikota itu dia sudah memperkirakan rekam jejaknya, maka Gubernur harus tau persis rekam jejak orang yang di usulkan sebagai Pejabat Bupati ataupun Walikota yang akan di usulkan kepada Mendagri dan kemudian Mendagri akan mengusulkan kepada Presiden untuk di SK kan menjadi Bupati ataupun Walikota,” paparnya.

Kalau bicara soal polemik Bupati Muba, bagaimana cerita nya tidak tau, dirinya tidak menentukan siapa orangnya, yang penting bagi dirinya sebagai orang komunikasi politik adalah mohon kepada semua Pejabat yang berkompeten tegakkan aturan.

“Bermainlah dengan aturan, untuk apa kita mengangkangi aturan, untuk apa punya aturan kalau tidak┬ámau diaturin, jangan kepentingan politik yang akan merusak dalam satu sistem itu yang menurut saya penting di pertegas dalam diskusi siang hari ini,” pungkasnya. (dkd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here