Home Palembang Terkait Gugatan PN Palembang Tahun Lalu, Veronica Isa Minta Bantuan YBH SSB

Terkait Gugatan PN Palembang Tahun Lalu, Veronica Isa Minta Bantuan YBH SSB

fhoto : istimewa/dkd

Palembang, bidiksumsel.com – Terkait gugatan yang dilayangkan Veronica Isa Fenny Tjandra ke Pengadilan Negeri Palembang pada 22 Oktober 2021 lalu tentang dugaan pegadaian sebidang tanah dan bangunan di Jalan Bay Salim No 15 Palembang sebagai jaminan hutang back up pengikat jual beli.

Veronica Isa Fenny Tjandra mendatangi kantor Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH SSB) guna meminta bantuan hukum. Rabu, (16/06/2022).

Saat tiba, Veronica bercerita bahwa suaminya diduga telah menggadaikan sebidang tanah dan bangunan rumah sebagai jaminan hutang back up pengikat jual beli tanpa sepengetahuan dan persetujuan dirinya.

Ia menambahkan, sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut selain dijadikan tempat tinggal, juga dijadikan tempat usaha butik, dan hal tersebut merupakan harta bersama yang dirinya dan suami sampai saat ini masih dihuni.

“Saya masih menghuni rumah itu, bahkan menjadi tempat usaha butik saya pak. Tapi tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya, tahu-tahunya sudah dijadikan jaminan hutang yang dibungkus dengan pengikat jual beli dengan KGM pak,” jelasnya.

Ia mengatakan terkait jaminan hutang, seharusnya tidak harus diikat dengan pengikat jual beli. Terlebih hal itu tanpa sepengetahuannya. “Semestinya kalau dia (suami red) mau dijadikan jaminan, saya mesti tahu dong pak. Ini malahan tidak ada sama sekali pak!,” ucapnya.

Sementara, Ketua YBH SSB, M. Sigit Muhaimin, SH mengatakan, sebidang tanah dan bangunan di jalan Bay Salim No 15 Palembang itu merupakan harta bersama yang diperoleh Veronica dalam hal ini sebagai pengugat dengan tergugat II yakni Noviardus Setiawan Makmur yang merupakan suami dari Veronica sepanjang pernikahan mereka.

“Benar, rumah itu merupakan harta bersama yang diperoleh Ibu Veronica sepanjang pernikahannya dengan tergugat II yang tak lain adalah suaminya,” ungkapnya.

Namun, menurut keterangan berdasarkan gugatan tersebut, telah di perjualbelikan kepada pihak tergugat I yang berinisial KGM tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Veronica sebelumnya. “Artinya, proses pengikatan jual beli tersebut, kami menduga dilakukan secara diam diam alias dibawah tangan pada 16 Januari 2017 silam,” ulasnya.

“Surat pengikatan atau perjanjian jual beli tanah dan rumah dalam hal ini objek sengketa yang dibuat tergugat I dan tergugat II secara di bawah tangan adalah tidak sah menurut hukum. Karena seharusnya pembuatan perjanjian tersebut harus melalui PPAT dan diketahui oleh ibu Veronica dan hak beliau,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menduga kuat, atas perbuatan tersebut tergugat I dan II merupakan perbuatan melawan hukum dan perjanjian jual beli tersebut cacat hukum.

“Karena, sebagaimana tertuang dalam pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengikatan jual beli tanah harta bersama yang dibuat oleh tergugat I dan II tanpa persetujuan dari kliennya adalah mengandung cacat hukum dan sudah seharusnya dinyatakan tidak sah menurut hukum,” paparnya.

Sementara itu, Akbar Sanjaya SH menambahkan, sahnya jual beli tanah dan rumah semestinya dilakukan di hadapan PPAT sebagaimana di atur dalam Pasal 37 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

“Jadi perjanjian jual beli yang dilakukan dibawah tangan, tidak sah menurut hukum dan peraturan, dan diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum,” timpalnya.

Karena hal tersebut, dirinya meminta Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang untuk mengabulkan gugatan Veronica sepenuhnya, dan menyatakan sah menurut hukum sidang tanah dan rumah yang terletak di jalan Bay Salim No 15 Palembang adalah harta bersama yang sah milik penggugat dan tergugat II yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.

Kemudian, menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II adalah perbuatan melawan hukum karena tidak adanya persetujuan dari penggugat, menyatakan surat pengikatan jual beli tertanggal 16 Januari 2017 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi.

“Kemudian, sidang perkara tanah dan rumah tersebut, untuk diserahkan kepada penggugat secara baik baik dan apabila tergugat I membangkang dan tidak mau menyerahkan kepada penggugat, maka penggugat dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang,” pungkasnya. (dkd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here