Home Palembang ‘SOP Penganggaran Bermasalah’ Kerugian Hibah Masjid Sriwijaya Rp 130 Miliar

‘SOP Penganggaran Bermasalah’ Kerugian Hibah Masjid Sriwijaya Rp 130 Miliar

fhoto : Deputy MAKI Sumsel, Feri Kurniawan/dokumentasi pribadi Feri Kurniawan

Palembang, bidiksumsel.com – Berdasarkan informasi yang didapat bidiksumsel.com, saat ini berkas perkara untuk sidang 4 (empat) tersangka awal pada perkara dugaan korupsi masjid sriwijaya sudah penyerahan tahap 2 (dua). Serta audit investigative menghasilkan Kerugian Negara Rp. 130 miliar.

Bila benar Kerugian Negara Rp. 130 miliar, maka patut diduga terjadi kesalahan prosedur penganggaran dan pertanggung jawaban dari penerima hibah. Dugaan kesalahan prosedur penganggaran di buktikan dengan penetapan 2 (dua) tersangka yakni MS dan AN.

Saat dimintai pendapatnya, Deputy MAKI Sumsel, Feri Kurniawan menyebut, wajar kalau auditor BPK menghitung kerugian negara total loss Rp. 130 milyar karena belum ada pertanggung jawaban dari penerima yaitu Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya.

“Namun penetapan MS dan AN menjadi tersangka menjadi tanda tanya dalam tanda kutip, apa ada kesalahan prosedur?,” ujarnya. Jumat malam, (09/07/2021).

Tambahnya, AN alias ustad Choy menjadi TSK mungkin karena proses verifikasi dan proposal calon penerima hibah bermasalah dan ini artinya semua prosedur pemberian hibah tidak sesuai prosedur.

“Ditambah lagi pernyataan mantan Sekda MS yang mengungkap pemberian hibah berdasarkan kesepakatan, yang jelasnya melanggar protap pemberian dana hibah berupa uang,” jelasnya.

“PA yaitu Kepala Daerah, TAPD dan proses penganggaran di DPRD menjadi satu kesatuan salah yang sama kalau di lihat dari penetapan tersangka MS dan AN,” lanjutnya.

Paparnya, MS dan AN bukanlah pemutus atau hanya bagian dari sistem mata rantai penganggaran yang di putuskan di tingkat pimpinan eksekutif dan DPRD.

“Kalau saya bisa ketemu mereka berdua, maka saya sarankan dan meminta mereka menjadi Justice Colaboratories (JC) untuk mendapatkan keadilan sebelum perkara diserahkan tahap 2 (dua) atau menutup peluang keadilan atas kesalahan pimpinan dan kesalahan pada proses konstitusi di DPRD,” pungkasnya. (yud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here