Home Sumsel OKU RSIA Amanna diduga Langgar UU Nomor 13 Tahun 2003

RSIA Amanna diduga Langgar UU Nomor 13 Tahun 2003

OKU, bidiksumsel.com – Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanna yang berada di Jalan Dr. Moh. Hatta Baturaja Kabupaten OKU diduga melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Pasalnya, sejak beroperasi pada tahun 2010 hingga kini tahun 2021 ternyata dalam memberikan hak kepada 22 orang pekerjanya dimasing-masing unit diduga kuat sangat bertentangan dengan aturan pemerintah yang mengacu pada ketentuan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 cukup jelas, bagi perusahaan yang berbadan hukum mempekerjakan 10 orang pekerja atau lebih wajib membayar upah sesuai dengan ketetapan UMP.

Salah satu pekerja RSIA Amanna yang enggan disebut nama menuturkan, sejak dirinya dan rekannya bekerja di RSIA Amanna hanya menerima Insentif.

“Sejak kami mulai bekerja di rumah sakit ibu dan anak Amanna Baturaja dengan masa kerja yang berbeda dalam penerimaan insentif juga berbeda-beda ada yang menerima hanya Rp.800.000,- dan ada juga sebesar Rp.1.000.000/bulan,” keluhnya kepada wartawan bidiksumsel.com, Senin (17/05/2021)

saat di konfirmasi, Owner RSIA Amanna melalui bagian Pengawas Pegawai RSIA Amanna Umar mengatakan, bahwa sejak berdirinya RSIA tahun 2010 mengenai pegawai itu status nya tidak ada kontrak dan tidak ada pegawai tetap. “jadi pegawai RSIA hanya membuat permohonan lamaran kerja saja, menyangkut soal besaran insentif tergantung dari kondisi keuangan rumah sakit ibu dan anak Amanna,” jelasnya

Umar menambahkan, ditengah pandemi Covid-19 ini tentunya pemasukan keuangan RSIA Amanna sangat menurun. “sehingga managemen hanya membayar insentif sebesar Rp.1.000.000,- setiap pegawai, karena untuk menghindari Terjadinya putus hubungan kerja (PHK),” paparnya

Kabid Hubungan Industrial Disnaker OKU Ivan Saputra SH

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) OKU melalui Kabid Hubungan Industrial (HI) Ivan Saputra SH, menjelaskan, kalau memang pihak RSIA Amanna hanya membayar gaji pegawai hanya sebesar Rp 1.000.000/bulan itu sudah menyalahi aturan pemerintah.

“Tidak sesuai dengan ketentuan UMP sebesar Rp 3.140.000 tahun 2021 dan tentunya ini perlu kita sampaikan, dan apabila pegawai RSIA Amanna ingin melayangkan surat kepada kami dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja kami sangat terbuka dan akan memanggil pihak managemen RSIA Amanna,” ungkap Ivan

Sementara, Bagian Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Edi Agustiawan SH, menyampaikan, menyangkut tentang wajib lapor ketenagakerjaan RSIA Amanna ke Disnaker OKU hingga kini belum pernah melapor.

“Seharusnya ini wajib dilakukan oleh pihak managemen RSIA Amanna karena sudah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1981, dan mengenai besaran gaji itu sudah ketentuan pemerintah berdasarkan UMP tahun 2021 sebesar Rp 3.140.000/ bulan dan wajib pihak managemen RSIA Amanna untuk mematuhi peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.” Pungkasnya (Budi Utomo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here