Home Nasional RDP Dengan Kementrian Desa PDTT, ESP Harap Program Dapat di Evaluasi

RDP Dengan Kementrian Desa PDTT, ESP Harap Program Dapat di Evaluasi

Tangkapan layar RDP dengan Eselon I Kementrian Desa PDTT, Anggota DPR RI Komisi V Ir.H Eddy Santana Putra.MT/ce

Jakarta, bidiksumsel.com – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi, anggota DPR RI Komisi V Ir.H. Eddy Santana Putra,MT (ESP) berharap agar program di Kementrian Desa PDTT dapat di evaluasi.

Pasalnya, ia menginginkan para eselon I (Dirjen) agar lebih fokus menjalankan program dengan anggaran yang terbatas.

“Memang tadi banyak sekali yang disampaikan teman-teman (Komisi V), program kementrian desa ini seharusnya ada evaluasi,” pintanya saat menyampaikan harapan terkait agenda rapat Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021 hingga Bulan Mei 2021, dan Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, Program dan Prioritas Anggaran K/L TA 2022 masing-masing unit Eselon I di ruang rapat Nusantara. Kamis, (10/06/2021)

Mengenai anggaran yang terbatas, ESP mengerti dan memahami lantaran dirinya dahulu juga adalah ASN diproses anggaran. “saya mengerti ibu, artinya usulan Batem up dari direktur-direktur atau dirjen dirjen, akhirnya seperti itu, sampai ke menteri uang terbatas, jadi ini saja. dipotong-potong akhirnya jadilah anggaran yang seperti ini,” ceritanya menjelaskan.

Dari harapan tersebut, ESP mengajak agar para Dirjen lebih fokus dalam menjalankan program. “marilah kita lebih fokus dengan anggaran yang sedikit ini, misalnya seperti kita harusnya membuat desa percontohan, bagaimana pemilihannya? Pemilihannya juga bisa dikordinasikan dengan teman-teman disini (Komisi V) karena kami semua ada di seluruh wilayah Indonesia, paling ada beberapa yang kosong, artinya kami bisa menunjukkan,” paparnya.

Ia Kembali bercerita, dirinya maupun anggota DPR RI lain sering ke Dapil agar bisa mencari desa percontohan dari desa tertinggal menjadi sejahtera.

“Kami sering ke dapil, sering kedesa, jadi bisa mencari desa percontohan, dari desa tertinggal ataupun desa yang kurang sejahtera jadi lebih baik atau sejahtera, tidak tertinggal lagi. Marwah kementrian Desa ini ada, karena dulunya ini kementrian Desa yang ngurusin desa tertinggal,” ingatnya.

Tambahnya, berubah nomenklatur jadi kementrian teknis seperti ini jadi panjang, jadi tranmigrasi. malah tambah repot lagi, jadi Kementrian Desa, pembangunan desa tertinggal, dan transmigrasi.

“Sehingga ada 8 eselon I disini, padahal sudah ada, reformasi struktur organisasi ada, tapi masih besar juga, sementara eselon II nya berapa kalau di dirjen ini satu dirjen? Kalau ada enam direktur eselon II, berarti 24 eselon II disitu, ini sulit,” ujarnya.

“Kadang ada yang dapat 100 juta satu direktur atau direktorat, ini mau buat apa. oleh karena itu saya menyarankan agar marilah kita bedah lagi, seperti program Bumdes itu bagus, tapi dinaekan (dananya). Tanggung kalau 75 juta, kemarin 50 juta ya, jadi Bumdes itu berapa?,” mirisnya.

Lanjutnya mencontohkan, Desa wisata, itu baik. Pengembangan ekonomi desa atau pasar itu bagus. bangun pasar desa, posyandu desa misalnya, atau juga ada unit usaha pasca panen, apakah itu padi, Jagung, dan sebagainya.

“Kami pernah lihat. Saya tertarik itu waktu ke Indramayu ada raismil unit, tapi cuma satu itu, nah milih nya itu gimana? pasti akan terjadi subjektifitas disitu, jadi kita milih itu cuma satu atau dua desa dapat. Jadi lebih baik buat percontohan, atau semua di 34 provinsi ada gitu, kan cuma 2 sampai 3 miliar itu, bisa dipilih mana, kami bersedia kita bisa bersama-sama kita pilih lokus (Lokasi Usaha) dimana? Jadi tidak terjadi asal pilih, asal dekat atau asal ada yang mengusulkan, akhirnya jadi seperti lotrei,” tandasnya.

Ia meminta, hal tersebut jangan sampai terjadi. “Ada semua gitu, ga mungkin juga dibagi rata (anggaran), kan semua ada 75 desa, kalau pendamping sudah 1,5 triliun, sisa 1,5 triliun kalau dibagi rata 20 juta perdesa, karena desa kita ada 75 ribu, ga mungkin seperti itu, program apa itu karena azas keadilan, itu belum tentu bagus,” inginnya.

“Jadi kita harus fokus-fokus programnya, saya mengusulkan ada desa percontohan. Nah ini loh semenjak ada kementrian desa PDTT ini, desa yang tadinya tertinggal dan tidak sejahtera menjadi baik, sehingga tuntas dan total hasilnya kita urus percontohan di desa gitu,” katanya.

Mengenai pendamping tambah ESP, ini kan seharusnya 1 tahun, sekarang dirinya mendengar jadi 5 tahun kontrak. “Itu dasarnya apa yang diberikan tahun pertahun, kalau nantinya dipindahkan ke tempat lain misalnya menterinya, bagaimana kontrak itu? Saya kira harus dinamis program itu, ini merupakan perhatian saya,” jelasnya lagi.

Kembali ESP mengajak agar fokus, dan memberi contoh dalam membangun desa. “Kalau membangun kantor desakan bagus, jadi desa bisa punya kantor, jadi bagaimana dana untuk membangun itu, dari dana ini ga boleh, dari dana kementrian untuk desa yang 1 miliar juga ga boleh, jadi harus kita evaluasi lah, lebih lues lah,” mirisnya.

Terkait desa wisata, Ia kembali memberi contoh di kabupaten Banyuasin ada taman asmoro. “Itu bagus sekali, ada 1 hari 200 orang yang datang itu, tinggal pengembangannya saja gitu, hari libur bisa sampai 1000-2000 orang, dengan tiket masuk 30 ribu, bisa dapat seminggu itu 30 sampai 60 juta, itukan perlu kita dukung,” katanya.

Ditambahkan, yang kerja disitu mantan penjahat semua, yang sudah menjadi baik. “rampok semua dulu mereka itu, nah ini kan luar biasa mereka itu, niatnya luar biasa, programnya luar biasa, tapi ada kendala karena itu punya swasta, punya pribadi. Saya kira itu tidak masalah, kita bisa Kerjasama MoU dengan pemilik taman asmoro jadi tiket masuknya beli di desa gitu, bisa dapat 10 hingga 20 persen dari 1 bulan mereka dapat 200 juta, berarti 15 juta desa itu dapat pendapatan, saya kira ini. Jadi tolong yang mengurus masalah ini bisa diselesaikan jadi kita bisa masuk kemana saja, jadi bisa luwes,” pungkasnya. (ce)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here