Home Kota Palembang Palembang Kota Peduli HAM 2020 dari Kementerian Hukum dan HAM

Palembang Kota Peduli HAM 2020 dari Kementerian Hukum dan HAM

PALEMBANG – Palembang terpilih sebagai kota Peduli Hak Asasi Manusia 2020 di Sumatera Selatan. Penghargaan dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke-72, itu diberikan Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Sumsel.

Penghargaan itu diserahkan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, dan diterima langsung Wali Kota Palembang Harnojoyo, di Griya Agung, Senin (14/12/2020).

Selain Palembang, kabupaten dan kota yang mendapat penghargaan, yakni Kabupaten Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, OKUS, OKU, Musi Rawas, Ogan Ilir, dan Kota Lubuk Linggau.

Wali Kota Palembang Harnojoyo bersyukur sejak 2018 Palembang selalu meraih penghargaan ini.

“Penghargaan ini membuat kita semakin percaya diri, menegaskan bahwa di daerah ini memang zero konflik. Yang artinya tidak ada hak-hak masyarakat yang paling fundamental yakni hak asasi yang tidak diberikan sebagaimana mestinya. Ini mesti menjadi cambuk kita untuk berbuat lebih baik lagi,” ujar Harnojoyo.

Ia berkomitmen bersama jajarannya untuk tetap berupaya memberikan pelayanan dan kepedulian akan hak asasi manusia.

Gubernur Sumsel Herman Deru, di acara itu juga mendapat penghargaan sebagai pimpinan pemerintah provinsi yang membina dan membangun sebagian besar atau seluruh kabupaten/kota peduli HAM.

Penghargaan diberikan oleh Kepala Divisi Pelayanan dan HAM, Siar Tamba Hasoloan.  Setelah itu, Gubernur Deru menyerahkan penghargaan kepada kabupaten dan kota terpilih.

Selain pemberian penghargaan kepada Gubernur Peduli HAM, dalam kesempatan itu juga diserahkan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM kepada unit pelaksana teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham.

Di antaranya, Kantor Imigrasi Muara Enim, Rumah Tahanan Negara Baturaja, Rumah Tahanan Negara Prabumulih, LP Lubuk Linggau, Kayu Agung dan beberapa lainnya.

Dalam sambutannya, Herman Deru mengatakan, pelayanan HAM dalam penerapannya, tidak hanya dilakukan kepala daerah.

Tapi juga ada Forkompinda hingga kepala desa dan lurah yang dapat menjadi ujung tombak pelayanan HAM.

Meski tahun ini ada 11 Kab/Kota saja yang mendapatkan penghargaan, namun, kata Deru, hal itu harus tetap menjadi semangat bagi kab/kota lain untuk melayani masyarakat, memberikan hak-hak masyarakat, sesuai peraturan yang berlaku.

“Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh yang berada di bawah jajaran Kemenkumham, juga Bupati dan Wali Kota se Sumsel yang telah menerima penghargaan ini semoga kita dapat bekerja lebih baik,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo, dalam sambutannya secara virtual, mengatakan, saat ini bangsa Indonesia masih menghadapi beberapa hal yang harus diselesaikan, seperti misalnya mengenai kebebasan berpendapat.

Demikian pula mengenai pembangunan infrastruktur, harus disajikan sebagai prasarana untuk menjamin terjangkaunya mobilitas hak-hak pangan dan hak kebutuhan dasar yang termasuk bahan bakar bagi rakyat Indonesia.

Yang tak kalah penting adalah menyediakan keterjangkauan pendidikan yang memadai terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar.

Kemudian.memberikan gerakan khusus pada para penyandang disabilitas dengan membentuk komisi nasional disabilitas dan berorientasi pada pendekatan hak asasi manusia.

“Untuk itu mari kita semuanya berperan aktif untuk menghormati hak orang lain dan melakukan pemenuhan HAM agar kita dapat menjadi bangsa yang lebih beradab tangguh,” ujar Presiden. (mnn)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here