Home Berita Pemprov Herman Deru : Peta Tematik Solusi Sengketa Lahan di Sumsel

Herman Deru : Peta Tematik Solusi Sengketa Lahan di Sumsel

Gubernur hadiri rapat koordinasi Pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR)

PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) menghadiri rapat koordinasi Pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR). Agenda membahas percepatan redistribusi tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan berbasis tata ruang dan lingkungan tahun anggaran 2021.

Kegiatan inidiselenggarakan Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di Arista Hotel Palembang, Kamis (20/5/2021). Dikesempatan tersebut Herman Deru mengaku bangga karena Sumsel ditunjuk menjadi pilot project dari program PTPR.

Program ini mempercepat redistribusi tanah dan lahan yang disasar kepada Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin sejumlah 30.000 hektar yang akan didistribusikan.

“Lahan – lahan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan yang produktif. Hal ini sekaligus mendukung pemerintah dalam mencegah Karhutla karena lahan kosong yang tidak dikelola dapat menjadi lahan produktif yang tentunya akan dirawat oleh mereka sehingga mengurangi potensi karhutla diwilayah tersebut”, ungkap Herman Deru.

“Mudah – mudahan melalui program ini akan lebih meningkatkan produktifitas pertanian diwiliyah sumsel dan membantu pemerintah dalam menyelesaikan sengketa lahan serta batas wilayah yang ada di Sumsel,” ungkap Herman Deru.

Wakil Menteri Agraria Tata Ruang / BPN RI, Dr. Surya Tjandra, S.H, LL.M mengatakan bahwa program yang dilakukan disumsel merupakan program pemetaan yang dilakukan pertama kali oleh dirinya beserta tim. ”Kita memang memulai program ini dengan mendistribusikan 30.000 hektar lahan terlebih dahulu, ini merupakan pilot project yang dilakukan disumsel,” ucapnya.

“Dan program ini merupakan kickof pertama kita dalam memulai dari seluruh rangkaian program reforma agraria yang kita miliki, dan 30.000 hektar lahan yang akan didistribusikan nanti, Ia menyampaikan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala daerah beserta masyarakat dalam mengelolanya. (mnn)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here