Home Berita Pemprov Dimulai Pendataan Keluarga 2021 di Sumatera Selatan

Dimulai Pendataan Keluarga 2021 di Sumatera Selatan

Gubernur mengisi Pendataan Keluarga 2021 (PK 21) di Sumatera Selatan

PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) didampingi Ketua TP PKK Prov. Sumsel, Hj Febrita Lustia Herman Deru beserta anak dan cucunya menjadi orang pertama didata Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumsel. Sekaligus sebagai tanda dimulainya Pendataan Keluarga 2021 (PK 21) di Sumatera Selatan, berlangsung di Griya Agung Palembang, Kamis (1/4/2021).

PK 21 juga dilaunching secara serentak diseluruh Indonesia oleh BKKBN. PK 21 ini merupakan program yang dilakukan oleh BKKBN yang menggunakan metode sensus penduduk, akan tetapi kegiatan ini berbeda dengan sensus penduduk yang pernah dilakukan karena PK 21 ini juga melakukan pendataan tentang tingkat pendidikan, tingkat ekonomi bahkan tingkat kebahagiaan dari keluarga Indonesia.

Pada kesempatan tersebut HD mengatakan bahwa PK 21 yang diselenggarakan oleh BKKBN secara nasional diseluruh Indonesia tidak hanya sekedar menghitung kuantitas jumlah penduduknya saja, akan tetapi kegiatan ini juga dilakukan untuk menggambarkan tentang kualitas pendidikan serta ekonomi keluarga tersebut.

HD juga menjelaskan kenapa dirinya yang menjadi orang pertama yang dilakukan pendataan, hal ini semata – mata hanya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program tersebut.

“Kenapa kelapa daerah didata yang pertama, ini merupakan cara kita untuk mensosialisasikan kegiatan pendataan ini agar masyarakat mengetahui dan menyiapkan diri menyambut kedatangan dari tim BKKBN”, ungkap HD.

HD juga menghimbau kepada seluruh keluarga yang ada di sumsel untuk dapat melayani para petugas BKKBN dalam melaksanakan pendataan ini dan menjawab semua pertanyaan secara rinci dan benar.

“pendataan ini yang memiliki berbagai pertanyaan yang dapat menggambarkan tentang kesejahteraan keluarga dan nantinya data tersebut dapat mendukung pemerintah baik secara nasional, daerah bahkan tingkat desa untuk mengambil kebijakan dalam mensejahterakan keluarga Indonesia”, ucap HD.

Selain itu HD berharap kepada semua lapisan pemerintah dari kepala daerah hingga kepala desa agar dapat memberikan panduan kepada petugas BKKBN agar pendataan ini dapat berjalan sukses, baik dan benar.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumsel, Nopian Andusti, SE, MT mengatakan bahwa pendataan ini akan berlangsung dari tanggal 1 April s/d 31 Mei 2021. Dijelaskannya juga bahwa nantinya tim dari BKKBN sendiri akan turun langsung mendatangi keluarga – keluarga yang ada di Sumsel.

“Kami juga akan mendatangi keluarga – keluarga secara langsung, oleh sebab itu kami harap kepala keluarga minimal dapat menunjukan KK dan menyiapkan diri terkait informasi yang akan kami pertanyakan. Kami juga berharap agar kepala keluarga tersebut dapat dengan jujur menjawab semua pertanyaan yang diajukan agar tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai”, ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa Outputnya nanti akan mengeluarkan data serta gambaran tentang kualitas kesejahteraan keluarga, dari tingkat kebahagian, jumlah penghasilan dan dari data tersebut dapat disusun perencanaan dalam mensejahterakan keluarga Indonesia. (mnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here