Palembang, bidiksumsel.com – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan tahun buku 2020 dan RUPS Luar biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumsel di Hotel Swarna Dwipa Palembang. Senin, (12/04/2021)
HD mengapresiasi kinerja PT Bank BPR dimana tingkat persentase Net Performing Loan (NPL) mulai berkembang dari 18,80 persen menjadi 24,2 persen Desember 2019.
Namun ia meminta BPR di tahun ini untuk benar benar selektif di dalam memberikan kredit-kredit, tidak boleh hanya karena koneksi.
“Memberikan kredit itu harus secara profesional mulai dari aset, analisis sampai dengan tahapan nya,” kata HD
HD juga berharap untuk kedepannya, BPR dapat berkontribusi dalam PAD, paling tidak, ada sumbangsihnya.
“Untuk Direksi dan komisaris, saya minta untuk terus dan harus berinovasi guna mempopulerkan keberadaan BPR ini,” ujarnya.
Untuk kepada yang menyebabkan BPR ini dulu dulu nya terjadi NPL untuk segera dibayar.
“Kita akan lihat, jika sudah menjurus ke pidana, Bank kita akan laporkan terutama yang sudah terlalu lama,” katanya.
Direktur utama BPR Sumsel Marzuki SE MM CEC CRBD menjelaskan, bahwa RUPS tahunan tahun buku 2020 ini melaporkan kepada Gubernur.
Dalam tugas utama pihaknya untuk menyelesaikan kredit macet dari dulu yang 60 persen sekarang sudah di 15 persen.
“Tahun ini kita mengarah ke 5 persen, supaya benar benar menjadi BPR yang sehat,” katanya.
Ketika BPR sudah sehat nanti pihaknya bisa ekspansi baik berupa pembukaan cabang baru maupun juga membuat inovasi-inovasi produk baru.
“Sesuai arahan gubernur, Ketika NPL sudah di bawah 5 persen nanti, kita akan mengembangkan digitalisasi pembayaran non tunai dan juga menyalurkan kredit terutama untuk sektor sektor produktif usaha mikro kecil,” jelasnya.
Pihaknya juga bersyukur di tahun 2020 di tengah masa pandemi BPR Sumsel masih membukukan pertumbuhan positif tumbuh 6,5 persen dari penyaluran kredit yang diberikan pada masyarakat, disisi lain kredit macet juga sudah turun di angka 15 persen menuju 5 persen.
“Kredit yang macet itu dari kredit konstruksi tapi sekarang sudah di hindari lebih banyak ke sektor multiguna bagi PNS, BUMD maupun kredit mikro usaha kecil dengan sangat selektif karena di masa pandemi tidak semua UKM itu masih membuka operasional usahanya,” tuturnya.(dkd)
