Palembang, bidiksumsel.com – Kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik keras datang dari Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta (ASJ), Harda Belly, yang mendesak Bupati Lahat untuk segera melakukan evaluasi total terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) serta jajaran kepala dinas.
Desakan tersebut dinilai mendesak sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah sekaligus menunjang kinerja bupati dalam menjalankan program-program pembangunan.
Menurut Harda, banyaknya catatan buruk terhadap kinerja Sekda dan sejumlah kepala dinas telah menjadi beban struktural bagi kepemimpinan bupati. Ia menilai, birokrasi yang tidak produktif dan minim inovasi justru menjadi penghambat utama dalam merealisasikan visi dan misi kepala daerah.
“Bupati tidak akan maksimal bekerja jika dikelilingi oleh pejabat yang kinerjanya stagnan dan minim inovasi. Evaluasi menyeluruh sudah menjadi keharusan,” ujar Harda, Rabu (7/1/2025).
Harda menegaskan, keberhasilan seorang kepala daerah tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinannya, tetapi juga oleh soliditas dan kinerja jajaran birokrasi di bawahnya. Tanpa dukungan pejabat yang profesional dan berorientasi pada hasil, program kerja bupati berpotensi berjalan lambat bahkan tidak tepat sasaran.
Sebagai putra asli Kabupaten Lahat, Harda mengaku merasa sangat miris melihat kondisi birokrasi di daerahnya. Ia menilai, sejumlah pejabat yang telah terlalu lama menduduki jabatan strategis tanpa evaluasi objektif cenderung kehilangan semangat kerja, daya inovasi, serta kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.
“Sudah terlalu lama menjabat, tapi tidak menunjukkan peningkatan kinerja. Ini justru membuat birokrasi semakin tidak produktif dan jauh dari harapan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya regenerasi dan penyegaran jabatan dalam sistem birokrasi pemerintahan daerah. Menurutnya, rotasi dan evaluasi bukanlah bentuk hukuman, melainkan mekanisme normal dalam pemerintahan untuk menjaga profesionalisme dan efektivitas kerja.
Lebih lanjut, Harda menekankan bahwa evaluasi besar-besaran terhadap Sekda dan kepala dinas merupakan kewenangan penuh bupati sebagai kepala daerah. Langkah tersebut dinilai sah secara regulasi dan justru diperlukan demi menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Evaluasi ini bukan soal suka atau tidak suka, bukan kepentingan politik, tetapi murni demi kebaikan Kabupaten Lahat itu sendiri,” pungkas Harda.
ASJ menilai, keberanian bupati dalam mengambil langkah tegas akan menjadi sinyal kuat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lahat agar bekerja lebih profesional, inovatif, dan bertanggung jawab.
Menurut Harda, tanpa evaluasi yang serius, potensi stagnasi birokrasi akan terus terjadi dan berisiko menghambat percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
ASJ pun berharap, Bupati Lahat tidak ragu melakukan penyegaran birokrasi dengan menempatkan figur-figur yang kompeten, berintegritas, dan memiliki komitmen kuat terhadap pelayanan masyarakat.
“Jika birokrasi sehat dan solid, maka pembangunan akan berjalan lebih cepat, pelayanan publik meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan tumbuh,” tutup Harda.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemkab Lahat terkait desakan evaluasi total tersebut. Namun sorotan publik terhadap kinerja birokrasi daerah diperkirakan akan terus menguat seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan profesionalisme pemerintahan. (bd)
