Pemuda Ka’bah Kepung Kantor DPW PPP Sumsel, Muswil X Ditolak Keras
Palembang, bidiksumsel.com – Pagar besi Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Selatan di Palembang, Selasa siang (30/12/2025), tak lagi sekadar berfungsi sebagai pembatas area. Pagar berubah menjadi simbol perlawanan, kemarahan, dan kekecewaan puluhan kader muda partai berlambang Ka’bah.
Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Sumsel menggelar aksi unjuk rasa menolak pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) X PPP Sumsel. Dengan teriakan lantang, spanduk bernada protes, serta yel-yel penolakan, mereka menyampaikan sikap tegas : Muswil X harus dibubarkan.
Sejak awal kedatangan massa, situasi di sekitar kantor DPW PPP Sumsel sudah terasa tegang. Massa datang secara berkelompok dan langsung memadati halaman kantor. Sorotan mata para demonstran memperlihatkan satu pesan yang sama, yakni ketidakpuasan terhadap jalannya proses musyawarah yang mereka nilai tidak demokratis.
Dalam orasinya, para peserta aksi menuding bahwa Muswil X PPP Sumsel cacat legitimasi dan tidak sesuai dengan mekanisme organisasi. Mereka menilai pelaksanaannya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
“Kami menolak Muswil ini. Ini tidak sah, cacat prosedur, dan mengkhianati semangat demokrasi di tubuh PPP,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando, disambut sorak dan tepuk tangan massa.
Tak berhenti pada orasi, situasi semakin memanas ketika massa mulai memperketat kepungan. Pagar besi kantor DPW PPP Sumsel yang awalnya menjadi pembatas akhirnya berhasil ditembus. Massa perlahan menguasai area sekitar kantor, memperlihatkan eskalasi aksi yang semakin serius.
Di tengah ketegangan yang meningkat, tuntutan GPK Sumsel semakin mengeras. Mereka mendesak Ketua Panitia Pelaksana Muswil X PPP Sumsel untuk segera keluar menemui massa dan memberikan penjelasan secara terbuka.
Bagi GPK Sumsel, Muswil X bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan pertaruhan besar atas marwah partai dan legitimasi kepemimpinan PPP di Sumatera Selatan. Mereka menilai jika musyawarah tersebut tetap dilanjutkan, maka hasilnya tidak akan memiliki legitimasi moral maupun organisatoris.
“Muswil ini cacat legitimasi. Kami menolak hasilnya. Bubarkan Muswil X sekarang juga!” teriak orator lainnya dengan nada emosional.
Ultimatum pun dilayangkan. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, GPK Sumsel menyatakan siap melakukan penyegelan Kantor DPW PPP Sumsel sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap musyawarah yang mereka sebut ilegal.
Ancaman tersebut akhirnya benar-benar diwujudkan. Massa aksi menerobos masuk ke dalam gedung kantor DPW PPP Sumsel dan melakukan aksi penyegelan. Situasi semakin panas ketika sejumlah pengurus PPP Sumsel berupaya menghalau massa agar tidak masuk lebih jauh ke dalam kantor.
Adu mulut tak terelakkan. Saling dorong sempat terjadi dan memicu bentrokan kecil. Meski tidak berlangsung lama, insiden tersebut cukup menggambarkan betapa rapuhnya suasana internal PPP Sumsel saat ini.
Aparat keamanan tampak bersiaga di lokasi untuk memastikan bentrokan tidak meluas dan situasi tetap terkendali. Setelah penyegelan dilakukan, massa masih bertahan sembari terus meneriakkan tuntutan penolakan terhadap Muswil X.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar kantor DPW PPP Sumsel terpantau relatif kondusif meski ketegangan masih terasa. Belum ada pernyataan resmi dari pihak DPW PPP Sumatera Selatan terkait tuntutan GPK Sumsel maupun status dan kelanjutan Muswil X yang menjadi sumber konflik.
Peristiwa ini menjadi potret nyata dinamika dan konflik internal yang tengah melanda PPP di Sumatera Selatan. Bagi GPK Sumsel, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap aturan dan demokrasi internal partai. Sementara bagi publik, insiden ini memperlihatkan bahwa konflik internal partai politik kerap kali tidak hanya terjadi di ruang rapat tertutup, tetapi juga bisa meledak ke ruang publik.
Muswil X PPP Sumsel kini berada di persimpangan krusial: melanjutkan agenda di tengah penolakan keras kader muda, atau mengambil langkah rekonsiliasi untuk meredam konflik yang berpotensi semakin meluas. (dkd)
