Jakarta, bidiksumsel.com – Terkait pengajuan Pagu 107 Triliun oleh Kementerian PUPR, Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Gerindra Ir H Eddy Santana Putra.MT (ESP) mempertanyakan sisa uang dari penawaran tidak wajar atas belanja modal di Kementerian PUPR.
Ia menilai Kementerian PUPR harus mengevaluasi terkait penawaran tidak wajar tersebut, dikarenakan sisa uang dari penawaran itu tidak ada rincian.
“Tolong pak menteri dan jajaran di evaluasi itu penawaran tidak wajar, kalau di tahun 2021 belanja modal 100 triliun, rata-rata modal ditawar 20%, dimana sisanya (uang) itu? Dikemanakan? Harus dibicarakan sisanya itu dengan komisi V?,” ungkap ESP bertanya saat Raker dengan Kementerian PUPR tentang RKA K/L dan RKP tahun 2022. Rabu, (02/06/2021).
Ia juga mengingatkan program ketahanan pangan kepada Kementerian PUPR agar diadakannya rehabilitasi terhadap infrastruktur sehingga hasil panen dapat dioptimalkan.
“Saya minta jangan dilupakan program ketahanan pangan nasional. Saya ingatkan kembali bahwa pasang surut itu perlu diadakan rehabilitasi sehingga Optimalisasi hasil panen masing-masing daerah bisa mendukung ketahanan pangan secara nasional,” pintanya.
Tak lupa, ESP juga meminta agar Persediaan Air Minum (PAM) diperbanyak sebagai pendukung kesehatan masyarakat secara nasional.
“Saya melihat PAM ini sedikit sekali pak, padahal ini penting sebagai pendukung kesehatan masyarakat secara nasional, anggarannya juga hanya 1,9 triliun. Sebenarnya pak masyarakat, apalagi di perkotaan itu sangat bergantung dengan Air Bersih,” paparnya.
Terakhir ESP meminta agar Kementerian PUPR dapat mempertimbangkan akses keluar masuk tol diperdekat. “Untuk Bina Marga terkait akses keluar masuk tol seperti di Palembang, kami mohon dipertimbangkan, karena dari Eksit Kramasan hingga ke tol sampai 6 kilo.” Pungkasnya. (ce)
